Mengingat serapan KUR (kredit usaha tani) di Kabupaten Madiun paling tinggi di Provinsi Jawa Timur, maka Staf Ahli Menteri Pertanian RI Bidang Investasi, Gatut bersama Direktur Pembiayaan Kementerian Pertanian, Indah Megahwati, BNI Pusat (Divisi Hubungan Kelembagaan) Nurnita, Kepala Unit Jasindo Cabang Solo, Vesa Novi dan dari PT. Anjass Makmur Jaya, Hendro Hartono/Liang, Selasa 21/1/20 menemui Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami. Bupati Madiun yang didampingi asisten Setda dan beberapa Kepala Dinas terkait terlihat santai saat berdiskusi dengan para tamunya yang dilaksanakan di Pendopo Ronggo Djoemeno. Sebagaimana penjelasan Direktur Pembiayaan Kementerian Pertanian, bahwa pihaknya mendapat amanah dari negara untuk mengelola dana Rp. 50 trilyun yang fokus utamanya untuk KUR, yang didalamnya termasuk untuk sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan sarana parasana.
Melihat capaian KUR di Madiun sangat tinggi, maka Direktur Pembiayaan Kementerian Pertanian minta kepada Bupati Madiun membantu pihaknya dalam percepatan penyerapan KUR. Menurutnya, pemberian KUR ini tidak bisa lama karena harus mengejar masa tanam yang sementara ini berjalan. Begitupun pihak BNI pada intinya juga siap memberikan KUR termasuk memberi pendampingan kepada penerima KUR khususnya di Madiun.
Setelah mendengar penjelasan itu, Bupati menegaskan, dari awal dirinya sangat konsen dengan para petani karena mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Untuk itu, dirinya tidak serta merta memberi ijin jika ada industri masuk melainkan harus diatur agar tidak menurunkan potensi pertanian. “Industrialisasi komit kita pacu, namun lahan pertanian juga tetap kita lindungi,” jelas Bupati.
Terkait KUR di Madiun lewat BNI, Bupati Madiun tidak mempersoalkannya. Bagi dirinya, yang terpenting adalah masyarakat mudah jika hendak mengurus KUR. Untuk itu, dirinya minta kepada salah satu bank negara itu membangun Kantor BNI di Caruban agar daerah dan masyarakat mendapatkan multiplier effect-nya. Mengenai pemberian kredit, Bupati minta agar pihak bank memberi pendampingan dulu, dana baru dikucurkan sehingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan.