PEMERINTAH KAB. MADIUN BERSAMA FORPIMDA MEMANTAU TPS SAAT PEMILU BERLANGSUNG

Pemerintah Kabupaten Madiun bersama dengan Forkopimda dan KPU serta banwaslu melakukan pemantauan pelaksanaan langsung pilgub dan pilkada di beberapa wilayah Kabupaten Madiun. Dalam pemantauan dibagi menjadi 3 tim yaitu.
TIM 1
Ketua : Bupati Madiun
Wilayah kec. dolopo, kebonsari, geger dan dagangan

TIM 2
Ketua : Wakil Bupati Madiun
Wilayah Kec. Jiwan, Sawahan, Balerejo dan Madiun

TIM 3
Ketua : Sekda Kab. Madiun
Wilayah Kec. Wonoasri, Mejayan dan Pilangkenceng

Pada pemantauan di Desa Tawang Kec. Dolopo, Bupati Madiun juga melaksanakan pemilihan langsung terhadap calon Gubernur dan Bupati Madiun. Dan pada saat pemantauan di TPS Desa Jetis, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun menyuguhi tontonan unik bagi pencoblosnya. Warga setempat disuguhi tontonan Dongkrek, seni pertunjukan khas Kabupaten Madiun.

Pada kesempatan Bupati madiun menyampaikan kepada media bahwa dalam pemantaunya di TPS-TPS yang beliau kunjungi rata-rata tingkat kehadiran masyarakat untuk menyoblos calon Gubenur dan Calon Bupati Madiun sudah di atas 50%. Beliau berharap mudah-mudahan dipenghujung waktu nanti bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh KPU yaitu total 75%. Dan apabila tidak bisa memenuhi target tersebut mungkin banyak faktor yang mempengaruhi yaitu antaranya arus balik, TKI antar daerah maupun luar negeri meskipun totalnya tidak signifikan yaitu 18-10%, dan beliau menghendaki data yang tidak signifikan tersebut harus by name by adress apabila terjadi masalah urusan selisih itu jelas urusannya tidak selisih harus dipermasalahkan namun harus jelas by name by adressnya tentang selisih urusan yang tidak menggunakan C6 nya. Kemudian C6 sementara daerah-daerah yang tidak ada tki ny itu minim namun bila ada tki nya juga bisa tinggi. Contohnya seperti di desa sugihwaras yang dalam 1 TPS C6 200 lebih, satu desa 1000 lebih karena memang banyak yang ke afrika. Tapi tidak seperti di sugihwaras semuanya cuman di beberapa titik seperti yang lain bagus. Untuk money politik di Kabupaten Madiun belum ada laporan dari masyarakat. seandainya ada riya-riya kecil, ngomong sana sini tetapi tidak bisa membuktikan berarti itu memang tidak ada. Dan untuk laporan keributan sampai saat ini juga tidak ada, karena ini bimbingan Pak Danrem dan Forpimda. Akhir kata beliau menyampaikan “Madiun Kondusif “