Kamis, 31 Mei 2018 Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos dan Wakil Ketua DPRD Kab. Madiun bersama 16 Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur hadir di gedung Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo untuk menerima Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2017.
Terkait dengan LHP LKPD Tahun 2017 ini Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos menjelaskan, bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Jawa Timur atas LKPD Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Madiun kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tahun ini merupakan yang ke 5 kalinya untuk menghargaan WTP. Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos berharap kedepannya opini WTP ini bisa dipertahankan.
Dijelaskan pula, bahwa dengan diterimanya WTP ini bukan semata-mata berarti sudah tidak ada masalah, untuk itu harus kita jaga bersama dengan konsisten. Karena kali ini sudah WTP yang ke – 5 maka harus diuapayakan kedepannya dapat zero masalah, pengelolaan anggaran juga harus akuntabel, transparan dan lain sebagainya.
Plt. Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur Ayub Amali, SE, MM.Ak.CA dalam sambutannya antara lain mengatakan dari LHP yang diserahkan kepada 15 Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur hari ini, memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan 2 diantaranya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Meskipun 15 Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada hari ini menerima opini WTP, namun ada beberapa catatan permasalahan yang harus diperhatikan dan segera diperbaiki.
Diharapkan pemerintah daerah yang mendapatakan opini WTP pada hari ini untuk melakukan upaya yang terbaik dalam meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota. LKPD yang telah diperiksa oleh BPK hendaknya bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama dengan penganggaran.
Plt. Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur Ayub Amali, SE, MM.Ak.CA juga berpesan agar Opini WTP hendaknya tidak hanya sebagai tujuan utama, tapi yang lebih utama adalah bisa menjadi manfaat untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan juga bisa menjadi cambuk, supaya cara mengelola keuangan ke depan bisa lebih baik, transparan dan akuntabel,
