Pemerintah Kabupeten Madiun merupakan Pemerintah Daerah di Indonesia pertama yang melakukan kegiatan alternatif pembiayaan infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) dengan skema Kerjasama Pemerintah bersama Badan Usaha (KPBU).
Pada kesempatan ini, Bupati madiun H. Ahmad Dawami diundang sebagai narasumber terkait alternatif pembiayaan infrastruktur dengan skema KPBU di Hotel Grand Mercure, Malang (7/11). Dengan KPBU, Pemda diminta untuk tidak terpaku menunggu pembiayaan dari APBD maupun APBN. Hal itu dikarenakan momentum pembangunan membuat masyarakat terlayani dengan baik.
Kaji Mbing, sapaan akrab Bupati Madiun, memaparakan bahwa skema KPBU ini harus dipelajari dengan benar. “KPBU ini harus dipelajari dulu, kalau tidak paham pasti sulit dilaksanakan. Hal pertama yang dilakukan adalah penyamaan persepsi akan kebutuhan infrastruktur dasar. Di Kabupaten Madiun, KBPU ini bisa berjalan karena sering ngopi bareng”, ungkap Bupati. Kabupaten Madiun memilih proyek APJ, karena apabila dilakukan dengan pembiayaan APBD harus menunggu 50 tahun lagi. Padahal, kebutuhan APJ merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
“Sebenarnya gampang prosesnya apabila kita sudah mengetahui titik-titik mana proses yang harus segera diselesaikan agar tepat waktu. Kami persilakan apabila ada yang mau belajar di Kabupaten Madiun”, tuturnya.
Kegiatan yang gelar oleh PT Penjamin Infrastruktur Indonesia ini dihadiri Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan, Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer Kementerian Keuangan, serta 22 kabupaten/kota yang ingin melakukan proses alternatif pembiayaan infrastruktur dengan skema KBPU.