Bukan bermaksud muluk-muluk, Bupati Madiun berharap Pemda yang dipimpinnya mendapat predikat ‘AA’ pada penilaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) tahun ini. Mengingat pada tahun lalu telah mendapat nilai ‘BB’, untuk itu dirinya minta kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) berupaya meningkatkan nilai SAKIP-nya. Hal ini juga sebagai bentuk amanah bagi masing-masing OPD. Poin tersebut disampaikan Bupati Dawami saat Pembinaan Peningkatan Kualitas Implementasi SAKIP di Pemkab Madiun dengan Biro Organisasi Provinsi Jatim melalui Vicon di Graha Eka Kapti, Jumat (28/8) yang diikuti pimpinan OPD, Camat, dan Prolap.
Dalam kesempatan ini, secara sederhana Bupati menerangkan roh atau perbedaan antara SAKIP dan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Dirinya menganalogikan ada 3 orang memiliki permasalahan yang sama, yakni mereka didera rasa lapar dan haus. Masing-masing mendapat Rp 1 juta untuk menyelesaikan permasalahannya itu. Setelah ditanya, lanjut Bupati, dengan uang Rp. 1 juta itu si “A” hanya bisa membeli peralatan makan, sedangkan si “B” hanya cukup untuk beli makan tanpa minum, sedangkan si “C” bisa menyelesaikan lapar dan dahaga bahkan ada sisa Rp. 500 ribu. “Si A dan B memang sudah mendapat WTP tapi tidak full. Beda dengan dengan si C, mendapat WTP dan SAKIP karena rasa lapar dan hausnya hilang, bahkan ada efisiensinya,” papar Bupati.
Untuk itu, Bupati minta OPD dalam menyusun perencanaan harus berbasis pada masalah dan dapat diselesaikan dengan baik. Pasalnya, kalau Pemda mendapat SAKIP dan WTP, dapat dipastikan kinerja di masing-masing OPD sudah bagus. “Bukan bermaksud mengesampingkan dokumen dan jangan terjebak pada rutinitas. Dokumen penting, tapi sebagai alat ukur saja,” ujar Bupati. Dirinya berjanji akan terus memantau pelaksanaan SAKIP karena hal ini merupakan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntablitas keuangan.