Kategori: PEMERINTAHAN

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami bersama Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Wilayah Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (15/9). Rakor ini dipimpin Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk menyatukan semangat dan tekad menghindari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Para peserta juga diberikan pengarahan terkait titik-titik rawan tindak pidana korupsi, kewaspadaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, serta upaya pencegahan korupsi lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Khofifah, pencegahan tindak pidana korupsi tidak bisa dilakukan oleh KPK saja, melainkan harus melibatkan semua pihak termasuk penyelenggara pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota baik pihak eksekutif dan legislatif. Sementara itu, Ketua KPK RI, Komjen Pol Firli Bahuri, berpesan bahwa titik-titik rawan fraud atau tidak pidana korupsi harus dihindari. Mulai dari tahap perencanaan, tahap pengesahan,…

Setelah kepala desa/kelurahan diberi bekal pemantapan penurunan stunting, kali ini giliran tenaga lini lapangan Program Pembangunan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Acara ini digelar di Pendopo Muda Graha, Rabu (14/9/2022), dan dihadiri oleh Bupati Madiun, Wakil Bupati Madiun, Ketua dan Wakil TP-PKK Kabupaten Madiun, pimpinan OPD terkait, 206 petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), dan 54 penyuluh KB se Kabupaten Madiun. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Suryanto, menjelaskan bahwa kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman tenaga lini lapangan dalam upaya percepatan penurunan angka stunting dan menurunkan prevalensi stunting. Guna mendukung penurunan angka stunting, dibutuhkan data yang akurat. Karenanya, Dinas PPKBPPPA bekerja sama dengan Dinas Kominfo membuat aplikasi sistem informasi Data Stunting Terintegrasi (DASTER). Wakil Bupati Madiun yang juga ketua TPPS H. Hari Wuryanto,…

Gerak cepat dilakukan Bupati Madiun usai terjadinya kebakaran Pasar Dungus pada Minggu (4/9) lalu, dengan membuat pasar darurat yang ditempatkan di gedung eks Kantor Pembantu Bupati/Distrik Dungus. Bupati Madiun melakukan inspeksi dadakan (sidak) untuk memastikan percepatan pembangunan pasar darurat tersebut. Ia didampingi oleh Camat Wungu, Camat Dagangan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Selasa (13/9) sore. "Penyediaan di lokasi ini sifatnya kedaruratan, sehingga butuh kecepatan dan harus tepat waktu," ujar Bupati Madiun. Dirinya melanjutkan jika akan fokus kepada pembangunan pasar darurat. Terkait pengembalian di Pasar Dungus yang sudah terbakar, akan dilakukan pasca pembangunan pasar darurat. Meskipun darurat, Kaji Mbing memastikan pasar sementara tersebut haruslah bersih serta tertata dengan baik. Mulai dari MCK, tempat sampah, hingga fasilitas umum lainnya harus benar-benar diperhatikan. Untuk itu, ia mengharapkan pemahaman yang sama antara…

  Bupati Madiun H. Ahmad Dawami, mengharapkan komitmen Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, serta pekerja dapat dijalankan sesuai dengan kesepakatan. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Madiun dalam kegiatan Konsolidasi LKS Tripartit di Pendopo Muda Graha, Selasa (13/9). "Tripartit itu wahana untuk bertemunya tiga pihak pemerintah, pemilik usaha atau pengusaha, dan pekerja agar usaha yang dijalankan bisa berkelanjutan, bisa terjaga," ujar Bupati Madiun. Kaji Mbing sapaan akrab Bupati Madiun, mengapresiasi LKS Tripartit yang ada di Kabupaten Madiun terus aktif dalam mengawal setiap permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Untuk itu, segala kesepakatan yang telah dibangun agar melahirkan masukan baik kepada pemerintah, perusahaan, maupun ke pekerja. Ia menambahkan jika tiga komponen ini harus pegang komitmen terhadap apa yang disepakati dalam Tripartit tersebut. Dirinya juga menghimbau agar menerapkan kearifan lokal…

  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan jika banyak negara yang dibuat ketar-ketir dengan kenaikan harga barang-barang atau inflasi. Hal tersebut diungkapkan olehnya dalam Pembahasan Pengendalian Inflasi dengan Seluruh Kepala Daerah Secara Hybrid di Istana Negara Jakarta, Senin (12/9).   Orang nomor satu di Republik Indonesia tersebut memerintahkan para kepala daerah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menahan laju inflasi akibat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). "Oleh sebab itu saya minta gubernur, bupati, dan wali kota agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat bekerja sama seperti saat mengatasi COVID-19. Saya yakin InsyaAllah bisa inflasi tahun ini dapat dikendalikan di bawah 5 persen," tegasnya.   Bupati Madiun H. Ahmad Dawami mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Pendopo Muda Graha. Dirinya didampingi oleh Asisten Perekonomian, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha…

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK Jatim) memiliki nahkoda baru, Karyadi. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara. Prosesi serah terima jabatan berlangsung di Kantor BPK Jatim, Senin (12/9). Bupati Madiun H. Ahmad Dawami, turut menghadiri serah terima jabatan tersebut. "Selamat dan sukses kepada Kepala Perwakilan BPK Jatim yang baru Bapak Karyadi. Semoga mampu mengemban amanah hingga tuntas. Pun, kepada Bapak Joko Agus Setyono, selamat bertugas di tempat yang baru dan sukses selalu," tutur Bupati Madiun.   Nampak dalam kesempatan tersebut juga dihadiri oleh Ketua BPK Isma Yatun, Auditor Keuangan Negara V BPK (Tortama KN V) Dori Santosa, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Ketua DPRD Jatim Kusnadi, dan Kepala Daerah se-Jatim. Ketua BPK Isma Yatun menekankan bahwa BPK terus berupaya meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan…