Kategori: PEMERINTAHAN

Setelah melakukan pembahasan, akhirnya 6 Fraksi DPRD Kabupaten Madiun sependapat terhadap 5 Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Kabupaten Madiun Non APBD Tahun Anggaran 2020 yang diajukan Pemda Senin lalu. Meski mereka minta penjelasan lebih dan ada beberapa catatan. Sikap politik 6 fraksi itu terungkap setelah masing-masing juru bicara fraksi membacakan hasil bahasan mereka terhadap 6 Raperda Non Anggaran sebelum nantinya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Madiun. Sidang DPRD Kabupaten Madiun dibuka oleh Ketua DPRD Madiun dan dihadiri tiga Wakil Ketua beserta anggota. Hadir pula dari ekskutif, Bupati dan Wakil Bupati Madiun, Sekda, pimpinan OPD, direktur BUMN/BUMD, dan pejabat Forkopimda. Seperti pada Raperda tentang Dana Cadangan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2023 – 2028, semua fraksi, yakni Fraksi Golkar Nurani Sejahtera, Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Kembangkitan Bangsa, Fraksi Demokrat…

Rabu (11/3), Bupati Madiun menghadiri Pengukuhan Pengurus Baznas Masa Bhakti 2019-2020 dan Rapat Kerja Baznas tahun 2020, di Pendopo Ronggo Djumeno. Pada kesempatan ini hadir pula Ketua DPRD Kab. Madiun, Komisioner Baznas Provinsi Jawa Timur, Forkopimda Kabupaten Madiun, Ka. Kantor Kemenag Kab. Madiun, Pimpinan OPD Pemkab Madiun, Ketua MUI Kab. Madiun, Ketua PC NU dan PC Muhammadiyah Kab. Madiun. Dalam laporan Ka. Bagian Kesra Setda Kabupaten Madiun mengatakan maksud dan tujuan Rapat Kerja Baznas Kabupaten Madiun, yaitu untuk menentukan strategi dan potensi zakat, serta menyatukan visi misi dan unit pengumpul zakat di Kabupaten Madiun. Kegiatan dilanjutkan dengan pengukuhan Pengurus Baznas yang dipimpin oleh Bupati Madiun, Ahmad Dawami, dan disaksikan oleh seluruh tamu undangan yang hadir. Bupati berharap dengan pelantikan pengurus Baznas Kabupaten Madiun menjadi lebih baik dan semakin berpartisipasi terhadap…

Pemerintah Kabupaten Madiun yang diwakili Wakil Bupati Madiun, Hari Wuryanto, melakukan penandatangan komitmen pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB), Tjahjo Kumolo, di Aula Kemenpan dan RB Jakarta Selasa (10/3). Kegiatan dimaksud adalah tindaklanjut dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan Publik. Penandatanganan ini juga dilakukan bersama dengan 48 Kabupaten/Kota lain. Menteri Tjahjo mengatakan antusiasme yang tinggi dalam membangun MPP menunjukan niat serta usaha yang baik dari pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Hadirnya MPP diharapkan mampu membentuk ASN modern dan memiliki pola pikir untuk bekerja profesional. “MPP menghadirkan ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga berdampak pada tumbuhnya industri mikro dan kecil,” ujarnya.…

Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2021 di Pendopo Ronggo Djumeno Kabupaten Madiun, Selasa (10/3). Kepala Bappeda Kabupaten Madiun, Kurnia Aminulloh, mengatakan Musrenbang Tahun 2020 ini dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2021 yang prosesnya telah diawali dengan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan pada tanggal 3 s.d 13 Februari 2020 dan Forum SKPD pada tanggal 27 Februari silam. Ada 12 sasaran prioritas yang harus dicapai demi terwujudnya program prioritas pembangunan daerah tahun 2021, diantaranya ialah meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, meningkatnya sarana prasarana keselamatan jalan, meningkatnya jumlah kunjungan wisata, dan meningkatnya usaha Industri Kecil dan Menengah. Kemudian meningkatnya usaha perdagangan, meningkatnya pendapatan petani, meningkatnya akses dan mutu pendidikan, meningkatnya nilai-nilai keagamaan siswa, meningkatnya…

Desa Kepel Kecamatan Kare mewakili Kabupaten Madiun meraih penghargaan 10 Program Pokok PKK yang penilainnya dilaksankan pada Tahun 2019 silam. Penghargaan tersebut diserahkan saat peringatan HUT HKG PKK ke-48 oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indarparawansa, di kantor Gubernuran kepada Ketua TP PKK Kabupaten Madiun, Penta Lianawati, Senin (9/3). Ketua TP PKK kabupaten Madiun mengharapkan agar 198 desa di Kabupaten Madiun dapat mengikuti Desa Kepel, atau lebih baik lagi. Terkait dengan pemberdayaan perempuan saat ini dapat dianggarkan melalui Anggaran Dana Desa (ADD), sehingga tidak menutup dimungkinkan untuk meningkatkan pengembangan kader-kader PKK. Sesuai anjuran Gubernur, untuk wilayah Jawa Timur menggerakan menanam tanaman toga. Menurut Penta, kita sudah mempunyai program kegiatan PKK di setiap desa yaitu Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (HATINYA) PKK dan Pemanfaatan Tanah Pekarangan (PTP) yang akan dilombakan pada…

Senin (9/3) ini telah berlangsung Sidang Paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar terhadap 5 (Rancangan Peraturan Daerah) Raperda Kabupaten Madiun Non APBD Tahun Anggaran 2020 di Ruang sidang DPRD Kabupaten Madiun. Sidang Paripurna ini dibuka oleh Ketua DPRD Madiun, Fery Sudarsono, dan dihadiri Wakil Ketua beserta 39 anggota DPRD Madiun. Hadir dari ekskutif, Bupati Madiun yang diwakili Wakil Bupati, Hari Wuryanto, pimpinan OPD, dan pejabat Forkopimda. Adapun 5 Raperda yang dijukan ekskutif untuk dibahas tersebut diantaranya adalah: 1. Raperda tentang Dana Cadangan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2023 – 2028; 2. Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok; 3. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Madiun Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Perusahaan Umum Daerah pada Obyek Wisata Umbul; 4. Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 8 tahun…