PENYERAHAN SK KENAIKAN PANGKAT OLEH PJ. BUPATI MADIUN PERIODE 1 OKTOBER 2018

UMUM
Pj. Bupati Madiun Boedi Prijo Suprajitno, SH, M.Si memimpin apel dan menyerah secara simbolis SK Kenaikan Pangkat kepada PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun di halaman puspem mejayan, senin 3 September 2018. SK kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2018 ini diserahkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat sebanyak 389 orang dengan rincian: - Golongan I/b s/d IIId sejumlah 343 orang - Golongan IVa dan IV/b akan diserahkan oleh BKD Provinsi Jatim Kepada BKD Kab. Madiun pada tanggal 7 september 2018 di tuban sejumlah 39 orang - Golongan IV/c masih dalam proses di BKN jakarta sejumlah 7 orang. Pada sambutan Pj. Bupati Madiun menyampaikan bahwa kenaikan pangkat bukanlah suatu hak, akan tetapi merupakan penghargaan yang diberikan negara atas hasil penilaian kinerja, pengabdian dan prestasi kerja yabg secara tegas diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun…
Read More
SOSIALISASI PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA BAGI ANGGOTA KODIM 0803 MADIUN

SOSIALISASI PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA BAGI ANGGOTA KODIM 0803 MADIUN

UMUM
Bupati menghadiri acara Sosialisasi ProgramKependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga(KKBPK) bagi anggota kodim 0803, kamis 30 Agustus 2018. Pada kesempatan ini, PJ.Bupati Boedi Prijo Suprajitno, SH. M.Si berkenan memberikan sambutan. Dimana dalam sambutan beliau menjelaskan bahwa Program Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang tangguh serta meningkatkan derajat pertahanan guna memberikan jaminan terhadap kesinambungan pembangunan nasional dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program KKB mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya mewujudkan manusia indonesia sejahtera disamping program pendidikan dan kesehatan. Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyebutkan bahwa Program KB adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, serta peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia…
Read More

APEL BESAR HARI PRAMUKA KE-57 KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018

UMUM
Selasa, 28 Agustus 2018 Pj. Bupati Madiun Boedi Prijo Soeprajitno, SH, M.Si memimpim Apel Besar Hari Pramuka ke – 57 tahun 2018 dilapangan Desa Jiwan Kecamatan Jiwan. Upacara diikuti kurang lebih 500 Siswa-siswi sekolah dari Kabupaten Madiun, dan pada apel besar ini Mbah Tarom dan Pak Iswanto Mantan Bupati dan Wakil Bupati Madiun turut hadir, karena beliau sebagai Kamabicab dan Ka Kwarcab Kabupaten Madiun dan juga Forpimda Kabupaten Madiun atau yang mewakili serta Sekda Kabupaten Madiun dan Pimpinan Ka. OPD Jajaran Pemerintah Kab Madiun dan Direktur BUMD yang ada di Kabupaten Madiun. Pada Kesempatan Pj. Bupati menyerahkan penghargaan Karang Pamitran  Nasional tahun 2018 dan Penyematan tanda penghargaan lencana melati, Lencana Bakti, Lencana Pancawarsa Dan Lencana Pramuka kepada penerima penghargaan. Selanjutnya berkenan Pj. Bupati Madiun memberikan sambutan, beliau membacakan sambutan Kakak Ketua…
Read More
KLINIK KONSULTASI PENGAWASAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DI DESA KABUPATEN MADIUN

KLINIK KONSULTASI PENGAWASAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DI DESA KABUPATEN MADIUN

UMUM
Senin, 27 agustus 2018, Bapak PJ. Bupati membuka acara Klinik Konsultasi Pengawasan Pengelolaan Bantuan Keuangan di desa bertempat di ruang rapat Eka Kapti Puspem Mejayan. Acara tersebut dihadiri pula oleh Sekretaris Inspektur Provinsi Jatim Drs. Helmi Purdana Putera, M.Si beserta tim, Asisten administrasi umum dan pemerintahan, Inspektur, kepala OPD terkait, camat, Kades, Perangkat Desa se-kabupaten madiun Perlu diketahui, Inspektorat Provinsi Jatim telah menjadikan Kabupaten Madiun sebagai lokus pelaksanaan pembukaan klinik konsultasi pengawasan pengelolaan Bantuan Keuangan di Desa kepada para Kepala Desa, Perangkat Desa dan semua operator aplikasi sistem keuangan Desa agar dapat memanfaatkan ajang konsultasi terkait permasalahan pengelolaan Keuangan Desa. Tujuannya untuk dapat menghindari kesalahan administrasi pengelolaan keuangan desa dan membuat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan Dana bantuan lainnya dengan baik, karena setiap dana yang diterima harus dipertanggungjawabkan dan acara…
Read More