Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan mengajak semua elemen strategis untuk bersinergi dalam upaya pengendalian inflasi pangan di Kabupaten Madiun. Hal tersebut usai menghadiri Kick Off GNPIP di Hotel Grand Mercure Kota Malang, Rabu (10/8).
Gubernur Khofifah Indar Parawansa, turut hadir dan menjadi keynote speaker dalam kesempatan tersebut. Ia menjelaskan langkah strategis pengendalian inflasi melalui 4 K yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi Efektif. “Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) ini membutuhkan strong partnership dan strong commitment diantara seluruh elemen strategis di negeri ini,” jelas Khofifah. Menurutnya, saat ini semua elemen strategis vertikal horisontal harus bergerak bersama baik secara lokal, regional maupun nasional.
“Jawa Timur tetap menjadi lokomotif perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 14,3% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan berkontribusi sebesar 25,3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Jawa,” terang Khofifah sembari memaparkan kondisi Jawa Timur.
Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan jika kondisi dunia saat ini sedang bergejolak. Kondisi ekonomi global sedang menuju resesi, serta geopolitik perang Ukraina dan Rusia mempengaruhi ekonomi dunia karena. Ia mengatakan bahwa hal itu tidak menyerang langsung tapi berdampak kepada Indonesia. “Mari bersama kita gelorakan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan dengan semangat kemerdekaan, proklamasi mensejahterakan rakyat untuk pemulihan ekonomi menuju Indonesia maju,” tutur Gubernur BI tersebut.
Di sisi lain, anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyampaikan apresiasi atas sinergi GNPIP yang menurutnya akan mendorong berbagai terobosan berbasis gotong royong dan menyatakan ‘perang’ untuk menekan laju inflasi. Karena gotong royong adalah modal sosial utama yang dimiliki Indonesia dan sudah terbukti pada penanganan COVID-19.
Hadir dalam kesempatan ini Gubernur Bank Indonesia, Anggota Komisi XI DPR RI, Forkopimda Prov. Jatim, Sekda Prov. Jawa Timur, Sekda Prov. NTB, Asisten Gubernur BI Pusat, Kepala BI se-Jawa, Bupati/Walikota Se-Jatim dan sejumlah kepala PD di lingkungan Pemprov Jatim.