Pemerintah Kabupaten Madiun meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018 “naik” dengan predikat “BB”, yang mana sebelumnya SAKIP Pemkab Madiun berpredikat B. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin di Ball Room Hotel Golden Tulip Galaxy Banjarmasin, rabu 6/2/2019.
Bupati Madiun H. Ahmad Dawami menyampaikan, sewaktu saya dilantik dan sampai saat sekarang, dengan adanya SAKIP tersebut akan menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten Madiun dalam jalannya roda pemerintahan. Yang pertama, kita lakukan adalah kita tetapkan bahwa SAKIP itu bukan kewajiban, melainkan suatu kebutuhan dalam rangka Pemkab Madiun mewujudkan seluruh target-target yg sudah dirumuskan dan mewujudkan visi misi yang sudah ditetapkan.
Jadi bicara SAKIP, yang pertama kita lakukan adalah kebersamaan dan integras disetiap OPD untuk membuat program dimana bukan hanya bicara perencanaan saja, tetapi juga pelaksanaan dan evaluasi. Dalam jangka saya mulai dilantik sampai akhir penilaian, alhamdulillah apa yang menjadi perencanaan kita, dituangkan dalam program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Madiun akhirnya mendapatkan predikat “BB”. Insyallah dengan predikat yang menjadi naik ini program dan kegiatan kita akan lebih tepat sasaran. Jelasnya
Harapan beliau yang pertama program itu harus tepat sasaran dan yang kedua adanya efisiensi dalam bidang anggaran. “Banyak program yang kita kurangi/hilangkan dengan diganti oleh kegiatan yang baru, disinilah terjadi efisiensi anggaran. Langkah kedepan semoga predikat dari BB harus meningkat menjadi A. Ketika sudah A, artinya secara kinerja sudah masuk semua mulai dari ketepatan sasaran, efisiensi anggaran dan pelayanan yang maksimal semuanya akan tercapai kepada itu. Dan ujungnya pembangunan daerah itu akan tercapainya kesejahteraan pada masyarakat, ungkap Bupati Madiun yang baru dilantik 4 bulan yang lalu.
Sementara itu Menteri Menpan Syafruddin menjelaskan, saat ini bukan saatnya lagi bekerja hanya untuk membuat laporan, atau hanya untuk menyerap anggaran, namun sekarang waktunya bekerja fokus dari hilir ke hulu. Efisiensi bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja. Kemenpan RB akan terus mengasistensi, mendampingi dan memberi saran perbaikan untuk masalah yang dialami di daerah – daerah. Pihaknya akan membantu dalam penyusunan perencanaan, mengevaluasi pelaksanaan program, memberi masukan, serta mengawasi target capaian program tersebut.