Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beserta jajaran Forkopimda Jatim mengunjungi Kampung Tangguh Semeru Desa Ngale Kecamatan Pilangkenceng, Minggu (7/2). Kedatangannya yang disambut oleh Bupati Madiun H. Ahmad Dawami dan jajaran Forkopimda Kabupaten Madiun ini untuk meninjau kesiapan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Skala Mikro sesuai Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021.
Orang nomor satu di Provinsi Jatim itu mengatakan bahwa pelaksanaan PPKM Mikro sesuai dengan format Kampung Tangguh. “Kami berkomitmen melaksanakan PPKM Mikro melalui prototype yang dimiliki sejak 8 bulan lalu yaitu Kampung Tangguh,” terang Khofifah. Inovasi ini sesuai dengan rekomendasi WHO bahwa penanganan COVID-19 harus dapat melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kampung Tangguh dapat berbasis RT, RW, Kelurahan maupun Desa.
Di kesempatan yang sama, Bupati Madiun sangat mendukung kebijakan PPKM Mikro. Menurutnya, sistem ini secara tidak langsung telah diterapkan dengan adanya One Gate System di setiap Desa/Kelurahan. One Gate System atau sistem satu pintu masuk yang disertai dengan posko sudah dilaksanakan dari tingkat Desa hingga RT.
Sayangnya, banyak masyarakat yang masih salah paham dengan sistem One Gate ini. “Warga tetap diperbolehkan masuk tapi wajib melaksanakan protokol kesehatan ketat. Kasus kematian sebelum dan saat PPKM setiap hari ada satu hingga dua. Namun sejak ada one gate ini sudah menurun angka kematiannya,” jelas Bupati.
Selama penerapan PPKM di Jawa Timur, terdapat dampak yang relatif signifikan dalam menekan penyebaran COVID-19. Gubenur menambahkan bahwa menyambut Instruksi Mendagri terbaru ini, Jawa Timur siap menerapkanya. “Karena itu saya bersama Pangdam Brawijaya dan Kapolda Jatim berkunjung ke Desa Ngale untuk melihat Kampung Tangguh. Di kampung tangguh ini juga menerapkan 3T yakni tracing, testing, dan treatment serta menyediakan tempat karantina dan menyiapkan ketahanan pangan”, tutupnya.