Menpan RB Resmikan Peluncuran Mal Pelayanan Publik Kabupaten Madiun

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) H. Tjahjo Kumolo, meresmikan peluncuran Mal Pelayanan Publik (MPP) pertama milik Pemerintah Kabupaten Madiun, Rabu (24/11).

Sesampainya di MPP, Tjahjo Kumolo didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur H. Emil Elestianto Dardak dan Bupati Madiun H. Ahmad Dawami mengunjungi stand yang memamerkan produk-produk unggulan termasuk porang. Beberapa perusahaan yang mengikuti adalah PT Global Way Indonesia, PT Dwi Prima Sentosa, PT Wilmar Padi Indonesia, PT Asia Prima Konjac, dan PT Inka Multi Solusi. Kemudian, mereka disambut atraksi pencak silat dari pemuda asal Kabupaten Madiun, dilanjutkan sambutan Bupati Madiun.

Dalam sambutannya, Bupati menuturkan bahwa proses grand launching MPP tersebut membutuhkan proses yang panjang. Termasuk mengenai pemilihan lokasi yang merupakan titik sentral masyarakat Kabupaten Madiun sehingga lebih efektif. “MPP ini dibangun di titik lokasi strategis, berada di area Kantor Pemkab Madiun lama yang merupakan titik tengah dari tiap penjuru Kabupaten Madiun. Diharapkan dapat meringankan beban masyarakat untuk menuju MPP tersebut,” ujar Bupati Madiun

Sementara itu, Tjahjo menuturkan mal pelayanan publik menjadi salah satu perhatian khusus Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan tujuan percepatan pelayanan kepada masyarakat selaku pemohon dokumen administrasi. “Masyarakat Kabupaten Madiun dan sekitarnya kini bisa mengurus berbagai layanan perizinan maupun non-perizinan lintas-instansi di satu tempat saja. Hal ini akan memberikan kepastian bagi masyarakat dalam mengurus layanan publik, baik dari segi waktu maupun biaya yang dikeluarkan.,” jelasnya.

Kemudian Tjahjo bersama dengan Wagub Jatim dan Bupati Madiun menekan tombol sebagai penanda diresmikannya MPP tersebut. Terdapat 122 layanan perizinan dan 27 layanan non-perizinan dari 23 instansi yang bergabung di MPP ini. Adapun instansi yang tergabung terdiri dari organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Madiun, instansi vertikal dari kementerian dan lembaga, serta BUMN dan BUMD.