Pj Bupati Tontro Tinjau Proyek Infrastruktur Tahap Tujuh di Tiga Kecamatan

Penjabat (Pj) Bupati Madiun, Ir. H. Tontro Pahlawanto, kembali melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap proyek pembangunan infrastruktur tahap 7 di sejumlah wilayah. Kali ini, wilayah yang menjadi fokus pemantauan adalah Kecamatan Jiwan, Kecamatan Madiun, dan Kecamatan Balerejo. Kamis (24/10/2024).

Dalam kegiatan tersebut PJ Bupati Tontro didampingi, Kepala Dinas PUPR, Ir. Gunawi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Siti Zubaidah, Kepala Dinas Kesehatan Agung Tri Widodo, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan Puji Rahmawati, serta beberapa kepala bagian seperti Kepala Administrasi Pembangunan Junaidi, dan Kepala Pengadaan Barang/Jasa, Heru Sulaksono. Tak ketinggalan, Muspika dan perangkat desa di wilayah yang dikunjungi juga turut mendampingi.

Dalam kunjungan tersebut, Pj Bupati Tontro meninjau sejumlah pekerjaan infrastruktur yang sebagian sudah selesai dan yang masih dalam tahap pengerjaan. Di Kecamatan Jiwan, ia meninjau Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jiwan-Sambirejo dan Rehabilitasi Jalan Ruas Jiwan – Batas Kabupaten Magetan. Di Kecamatan Madiun, proyek yang dievaluasi meliputi Rehabilitasi Saluran Pembuang Bribis Desa Dempelan, Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 1 Nglames, serta Rehabilitasi UGD Puskesmas Madiun.


Sementara itu, di Kecamatan Balerejo, Pj Bupati juga memantau progres Rehabilitasi SDN Kebonagung 02 yang meliputi ruang kelas, ruang guru, ruang perpustakaan, dan jamban. Setelah kunjungan ke sekolah tersebut, Pj Bupati juga menyempatkan diri mengunjungi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Dusun Sunjangan, Desa Kebonagung.

Kegiatan monitoring ini merupakan wujud komitmen Pemkab Madiun dalam meningkatkan infrastruktur, fasilitas pendidikan, serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selama pemantauan, Pj Bupati tidak hanya menerima saran dan masukan dari perangkat desa setempat terkait pembangunan di wilayah mereka, namun juga langsung melihat kondisi lapangan secara detail. Ia bahkan menyusuri bangunan dan fasilitas yang telah dibangun untuk memastikan kualitas pengerjaannya. Jika menemukan kekurangan, Pj Bupati tidak segan-segan mengkritik pelaksana maupun pengawas proyek yang bertanggung jawab. Tak jarang, ia juga menanyakan langsung persentase progres dari setiap pekerjaan konstruksi kepada pengawas di lapangan.

Dari seluruh pemantauan yang dilakukan pada tahap ini, dapat disimpulkan bahwa program pembangunan berjalan dengan baik. Capaian ini tentunya tidak terlepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan, terutama dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis.