RAKOR IMPLEMENTASI PPKM DARURAT, PEMKAB MADIUN AKAN GELAR OPERASI YUSTISI DI BEBERAPA WILAYAH

 

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami bersama Kapolres Madiun, Dandim 0803 Madiun, dan pimpinan OPD terkait, mengikuti Rakor Implementasi PPKM darurat Jawa-Bali dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini ditunjuk memimpin PPKM Darurat oleh Presiden RI. Rakor ini diselenggarakan secara virtual dan diikuti melalui Pendopo Muda Graha Madiun, Rabu (7/7).

“Mobilitas di Jawa Timur dan Bali masih cukup tinggi dari ketepatan penurunan minimal 30 persen. Akan tetapi wilayah Jawa Timur cenderung bagus jika dibanding dengan Provinsi lainnya. Pemerintah Daerah perlu memperbaiki koordinasi dalam penyekatan selama PPKM Darurat. Dari hasil operasi perubahan perilaku dan ketaatan pada aturan PPKM Darurat masih rendah, jadi perlu penertiban lagi oleh jajaran TNI-POLRI kolaborasi dengan Pemerintah Daerah”, jelas Luhut.

Gubernur Jawa Timur dalam paparannya menyampaikan, saat ini operasi yustisi memberikan efektifitas terhadap mobilitas masyarakat dan ketaatan dalam melaksanakan protokol kesehatan. “Saya mengimbau agar masing-masing daerah di Jawa Timur menambah kapasitas ruang perawatan dan membuat rumah isolasi pasien COVID-19. IGD yang ada di Jawa Timur dilarang tutup kecuali saat ada sterilisasi. Bagi masyarakat berstatus OTG yang tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumahnya, maka pemerintah berkewajiban untuk mengisolasi masyarakat yang OTG di fasilitas khusus isolasi yang sudah disediakan Pemerintah Daerah”, tutur Khofifah.

Sementara itu Bupati Madiun H. Ahmad Dawami menyatakan, bahwa Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Madiun setiap harinya melakukan evaluasi PPKM darurat, sebab pertambahan kasus aktif saat ini masih luar biasa di Jawa-Bali.

“Setiap hari kita lakukan evaluasi, mulai dari mobilitas masyarakat. Dengan mobiltitas masyarakat yang tinggi, tingkat resikonya juga semakin tinggi dan kasus semakin meningkat. Terkait kondisi ketersediaan bed di RS Caruban dan Dolopo, jumlahnya masih sangat terkendali. Di RS Caruban dan Dolopo ini tidak hanya diisi okeh pasien dari Kabupaten Madiun saja. Terkait kesiapan obat-obatan dan oksigen, kita bekerjasama dengan TNI Polri untuk mencatat kekurangan di masing-masing rumah sakit. Alhamdulillah saat ini ketersediaannya aman”, jelasnya.

Bupati menambahkan, sesuai yang tertuang dalam Intruksi Mendagri dan Gubernur, masyarakat wajib mematuhi pelaksanaan PPKM Darurat ini dan pemerintah daerah diwajibkan melakukan penegakan disiplinnya. Pemkab Madiun sudah melakukan rapat bersama Forkopimda dan Satgas yang rencananya akan dilakukan operasi yustisi di wiliyah-wilayah yang kiranya menimbulkan kerumunan.