Pemerintah Provinsi Jawa Timur gelar Rakor Penyerapan Anggaran dan Pemulihan Ekonomi Tahun 2020. Rakor ini dihadiri oleh Bupati/Walikota, Sekda dan Ka. Inspektorat se-Jawa Timur, Senin (27/7) di Dyandra Convention Center Surabaya. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawasa memimpin jalannya rapat didampingi Wakil Gubernur Emil Dardak dan Fokopimda Provinsi Jawa Timur.
Mengawali sambutannya, Gubernur memaparkan anggaran Kabupaten/Kota se-Jatim dalam merealisasi pengalokasian anggaran penanganan COVID-19, yaitu Anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dirinya juga meminta kepada Daerah untuk memaksimalkan pelaku UMKM agar perekonomian khususnya di Jawa Timur tetap berjalan di masa pandemi. Tetapi aspek kesehatan masyarakat tetap ditingkatkan. Khofifah juga berharap seluruh Daerah berikhtiar dalam gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Hal ini sudah disiapkan Pemprov dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 untuk menjaga omset penjualan dengan cara agar lebih mencintai produk lokal.
Dampak pandemi memang terasa di seluruh di daerah se-Jatim. Gubernur berpesan agar Bupati/Walikota agar selalu berkoordinasi dengan Forkopimda, sehingga sektor ekonomi di daerah bisa cepat berjalan. Menurutnya, geliat ekonomi di masing-masing wilayah bisa ditingkatkan dengan melihat potensi derah. Salah satunya yaitu mengaktifkan lumbung pangan dengan bekerjasama dengan Bumdes sebagai tim yang menyatu dengan lumbung pangan. Saat ini sudah banyak bumdes yang didukung oleh PT Pos Indonesia untuk memiliki IDSI, sehingga proses penjualan bisa dilakukan secara cashless.
Sementara itu Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolang, menyampaikan meskipun kita fokus dalam menghadapi pandemi COVID-19, namun jangan sampai lengah dalam Pelayanan Publik. Menurutnya, pelayanan publik perlu diperhatikan dalam pemulihan ekonomi khusunya di Jawa Timur. Perlu adanya inovasi di Dinas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di masa pandemi. Hal ini dimaksud agar para pengusaha dapat berinvestasi dengan lancar, namun tetap berinvestasi dengan baik dan benar. “Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk memudahkan perizinan, akan tetapi tetap pada prosedurnya”, ingatnya. KPK pun siap membantu dalam pengawasan anggaran Pemerintah Daerah. Lembaga anti korupsi itu juga menginginkan agar anggaran penanganan COVID-19 untuk didahulukan, dengan tetap melakukan koordonasi dalam penggunaannya.
Perlu diketahui bahwa setiap tamu undangan yang hadir dalam rakor ini diwajibkan untuk melakukan rapid test yang telah disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Rakor berjalan kondusif dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19.