Wakil Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto didampingi Kepala Dinas dan para Kabid di Dinas Pendidikan mengikuti video conference (vicon) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Makarim dan Mendagri Tito Karnavian dari ruang rapat Wabup, Rabu (2/9). Vicon tersebut membahas kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID – 19.
Mendikbud menjelaskan, untuk daerah zona hijau dan kuning bisa melakukan pembelajaran tatap muka namun harus mendapat persetujuan dari Pemda/Kanwil, kepala sekolah, dan orang tua wali. Tatap muka juga dibatasi, per ruangan hanya diisi 50 persen sehingga menggunakan sistem sip. Khusus untuk PAUD dapat dilaksanakan 2 bulan setelah jenjang pendidikan lainnya. Begitupun pola asrama dibuka secara bertahap selama masa transisi (dua bulan pertama).
Mendikbud menambahkan, untuk Perguruan Tinggi dan SMK di semua zona dapat melakukan pembelajaran khusus untuk praktek dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.
Mendikbud mengaku belajar dari rumah mendapat komplain dari orang tua murid karena siswa mulai bosan. Akibatnya, baik anak maupun ibu mulai stres karena menumpuknya pekerjaan rumah. Pihaknya mengeluarkan kebijakan kurikulum darurat dan modul pembelajaran spesifik untuk PAUD dan SD tanpa mengurangi kualitas. “Namun kurikulum darurat ini tidak memaksa. Kalau guru masih nyaman pakai kurikulum yang lama juga tidak masalah. Kurikulumnya sebenarnya sama, cuma kurikulum darurat ini jauh lebih ramping untuk meringankan pembelaran di masa pandemi. Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan kompetensi dasar mengacu pada kurikulum 2013,” jelas Nadim.
Ditambahkannya, sejak Maret 2020 pihaknya telah melakukan penyesuaian kebijakan pendidikan serta menyediakan inisiatif dan solusi. Mendikbud mengaku mendapatkan subsisi quota sebesar Rp. 7,2 T untuk siswa 35 GB/bulan, untuk guru 42 GB/bulan, serta mahasiswa dan dosen 50 GB/bulan. “Inisiatif dan solusi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan kepala daerah, kepala dinas, dan para guru,” ungkapnya.