Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Rabu (11/9/2024), bertempat di Ruang Gambar Pendopo Mudagraha Kabupaten Madiun. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pencapaian target PBB yang ditetapkan agar mencapai 100% pada akhir November 2024.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat Bupati Madiun, Ir. H. Tontro Pahlawanto, dan dihadiri oleh Kepala Bapenda Kabupaten Madiun, Mohamad Hadi Sutikno, serta camat dan lurah se-Kabupaten Madiun.
Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Madiun, Ir. H. Tontro Pahlawanto, menekankan pentingnya kedisiplinan dalam mencapai target penerimaan pajak. “Kita harus berpegang pada sistem yang ada dengan tahapan 25%, 50%, 75%, dan 100%. Saat ini, posisi pencapaian PBB kita masih di angka 24,37%, jauh dari harapan. Oleh karena itu, saya berharap para camat dan lurah terus memacu penerimaan pajak daerah,” tegasnya.
Pj Bupati Tontro juga meminta masukan dari para camat terkait langkah-langkah yang akan diambil untuk memenuhi target 100% pada akhir November. Dari total 206 desa/kelurahan di Kabupaten Madiun, sebanyak 137 desa/kelurahan masih memiliki pencapaian PBB di bawah 25%, yang menjadi fokus perhatian.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Madiun Sutikno menjelaskan, bahwa pencapaian PBB di Kabupaten Madiun hingga saat ini baru mencapai sekitar 27%. “Keterlambatan ini terjadi karena adanya penyesuaian dengan regulasi baru, yang menyebabkan keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT),” ungkap Sutikno. Meskipun demikian, Bapenda optimis target pencapaian 50% pada akhir September, 75% pada akhir Oktober, dan 100% pada akhir November dapat tercapai. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi, monitoring, dan evaluasi intensif di tingkat desa yang dilakukan oleh para camat dan lurah melalui pertemuan dengan RT, desa, dan forum lainnya.
Lebih lanjut, Sutikno menambahkan bahwa tindak lanjut dari evaluasi ini akan dilakukan pada awal Oktober dan awal November, dengan evaluasi akhir yang direncanakan pada awal Desember.
Dengan waktu yang tersisa hingga November, seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Madiun diharapkan dapat bekerja keras dan berkolaborasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga stabilitas anggaran dan program pembangunan daerah dapat terus berjalan dengan baik.