Kategori: BERITA DAERAH

  Usai rapat paripurna membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun TA 2019, DPRD Kabupaten Madiun mengadakan rapat pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati Madiun terhadap Raperda (non APBD) Kabupaten Madiun TA 2019 tentang Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Rapat diawali penyampaian laporan tahapan dan hasil pembahasan Pansus III bersama tim ekskutif, oleh Wakil Ketua Pansus III, Hari Puryadi terkait Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten madikun Nomor 12 tahun 2007 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil fasilitasi Gubernur Jatim, maka Pansus III merekomendasikan, bahwa Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Madiun No. 1 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Madiun yang definitif. Setelah mendengar pembahasan maupun tujuan dibentuknya Raperda, Ketua DPRD menanyakan pendapat kepada…

Rabu (15/7) DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat Paripurna tentang pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun TA. 2019 dengan agenda penyampaian nota keuangan Bupati Madiun. Rapat paripurna tahunan ini resmi dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono yang dihadiri 35 anggota. Hadir dari ekskutif, Bupati Madiun H. Ahmad Dawami, Wakil Bupati H. Hari Wuryanto, Sekda Tontro Pahlawanto dan pimpinan OPD di Ruang Sidang Utama. Kemudian Bupati Madiun menyampaiakan nota keuangan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun TA 2019. Laporan realisasi tersebut menyajikan informasi anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam satu periode akuntansi. Dijelaskan Bupati, bahwa laporan realisasi anggaran sebagai berikut: Realisasi pendapatan TA 2019 sebesar Rp. 1.947.016.775.000,96 atau tercapai sebesar 100,27 persen anggaran sebesar 1.941.726.625.000,-. Belanja tahun anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp.…

  Pemerintah Kabupaten Madiun masuk dalam 10 besar se-Jawa Timur dalam penilaian menindaklanjuti Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai rekomendasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2019. Pemkab Madiun meduduki peringkat 8 yang pada tahun sebelumnya berada di peringkat 33. Sebuah kebanggaan tersendiri bagi Pemkab Madiun sehingga dapat menduduki ranking 10 besar. Perlu diketahui, Opini WTP adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat audit sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Auditing (SPAP). Auditor tidak menemukan adanya kesalahan material atas laporan keuangan atau juga tidak terdapat penyimpangan dari adanya prinsip akuntansi yang berlaku (SAK) secara keseluruhan. Menurut penjelasan Agus Budi Wahyono, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sekaligus menjabat sebagai Plt Inspektorat, bahwa pada prinsipnya pencapaian peringkat ke 8 se-Jawa Tiini tidak…