Berdasarkan Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APIJI), hampir 80% penduduk Indonesia mengakses internet. Dalam sehari, seseorang dapat mengakses media sosial sampai 7 jam. Akan tetapi, masyarakat yang tidak mampu mengenali dan membedakan berita bohong atau hoaks masih tinggi. Kondisi ini sangat berpangaruh pada pelaksanaan pilkada. Hal ini disampaikan Kepala Diskominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustina, pada pertemuan Literasi Demokrasi Digital (LDD) Senin (4/11/2024) di Bakorwil Madiun.
Selain itu dalam kegiatan yang diikuti oleh Komite Komunikasi Digital (KKD) Kabupaten dan Kota Madiun, Serly menambahkan bahwa ini menuntut Pemerintah, Masyarakat, terutama KKD untuk mengambil peran penting dan strategis sebagai upaya menjaga terlaksananya Pilkada 2024.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Harian Komite Digital ( KKD) Provinsi Jawa Timur, Arief Rahman, mengatakan LDD diadakan dalam rangka menghadapi Pilkada serentak di seluruh indonesia, kususnya Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota untuk mengantisipasi Hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi yang banyak beredar di media sosial. “Hal ini memerlukan ketahanan bersama seluruh masyarakat dan perlu antispasi kesadaran bahwa ini tanggung jawab kita bersama agar ruang digital kita sehat. Sehingga, informasi yang beredar di masyarakat berkualitas dan tidak merugikan kerukunan integrasi sosial yang bisa mengganggu aspek sosial dan ekonomi”, harapnya.
Lebih lanjut Arief berpesan kepada para pengguna media sosial agar tidak mudah terpengaruh dengan informasi. “Harus dicek dan diklarifikasi, apakah informasi tersebut benar sebelum disebarkan ke grup ataupun medsos. Sedikit saja kesalahan, akan memicu pertentangan sosial yang merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Jadi kita harus jaga bersama ruang digital ini agar tetap aman nyaman,” pungkasnya.