Kembali Torehkan Prestasi, Pemkab Madiun Sabet Penghargaan Top Inovasi Pelayanan Umum

 

 

Pemerintah Kabupaten Madiun meraih penghargaan Top Inovasi Pelayanan Umum dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 kategori umum. Capaian prestasi tersebut berkat inovasi E – Link (Elektronik Laporan Informasi Kesehatan) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Diah Natalisa kepada Penjabat (Pj.) Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto. Apresiasi tersebut diberikan dalam agenda Pembukaan Pameran Inovasi Pelayanan Publik dan Jatim Bureaucracy Fest 2023 serta Penganugerahan Penghargaan Top Inovasi Terpuji KOVABLIK, Reformasi Birokrasi, SAKIP, Layak Berpredikat WBK dan Budaya Kerja CETTAR yang digelar di Kota Batu, Kamis (23/11/2023).

 

Tontro menjelaskan, inovasi yang mengantarkan Pemkab Madiun meraih penghargaan ini karena pelayanan terbaik di Puskesmas. “Pasien bisa mendaftarakan secara mandiri. Mulai dari pelayanan pendaftaran sampai pemberian obat-obatan dapat dipantau dan diselesaikan secara cepat”, jelasnya. Apabila dahulu pasien mendaftar secara manual dengan datang langsung ke Puskesma, lanjut Tontro, saat ini mendaftar dari rumah pun bisa dilakukan. “Pasien bisa mengetahui waktu gilirannya diperiksa, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu”, ucapnya. Dirinya mengaku bangga dengan raihan ini. Namun, Tontro mengaku masih ada upaya yang harus dilakukan lagi untuk mempertahankan prestasi sekaligus meningkatkan pelayanan. “Upaya ini harus diperluas dengan integarasi Puskesmas dan pihak Rumah Sakit’, jelasnya.

 

Selain penyerahan penghargaan, Emil Elistianto Dardak dan Diah Natalisa turut membuka dan mengunjungi Pameran Inovasi Pelayanan Publik dan Jatim Bureaucracy Fest 2023. Adapun peserta pameran tersebut terdiri dari 135 stand, diantaranya yaitu Kementerian PANRB, Ombudsman, 33 perangkat daerah, 6 RSUD Jawa Timur, 3 RS khusus Jawa Timur, 7 pemerintah kota, 18 pemerintah kabupaten yang termasuk Pemkab Madiun, 3 BUMD, 8 stand umum, dan TNI Polri.