Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa menggelar pertemuan konsolidasi Aparatur Sipil Negara di wilayah Bakorwil Madiun. Pada kesempatan tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan daerah, termasuk Bupati Madiun H. Ahmad Dawami, Selasa (19/9/2023). Selain sebagai sarana memperkuat silahturahmi, juga dilakukan penyerahan sejumlah bantuan seperti Program Keluarga Harapan Perlindungan Lanjut Usia (PKH Plus), Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrim, Bantuan Langsung Tunas Buruh Pabrik Rokok, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) dan Alat Bantu Disabilitas, Bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Tali Asih TKSK, Tagana, Pendamping PKH Plus, dan Zakat Produktif untuk Pengusaha Ultra Mikro.
Kaji Mbing sapaan akrab Bupati Madiun, pada kesempatan itu menerangkan ketersediaan beras yang ada di Kabupaten Madiun dalam kondisi lebih atau surplus. “Ketersediaan Beras per September di Kabuapten Madiun sejumlah 48.188 ton, sedangkan kebutuhan 6.600 ton. Jadi Kabupaten Madiun masih surplus,” terang Kaji Mbing.
Bupati Kaji Mbing turut mengucapkan rasa terima kasih kepada Gubernur Jawa Timur atas dukungannya sehingga 160 warga Kabupaten Madiun mendapatkan SK PPTKH dari Presiden Jokowi. Ia juga mengharapkan pantauan langsung dari Gubernur Khofifah supaya berhasil hingga terbit menjadi sertifikat hak milik. Terkait dengan arahan Gubernur Khofifah, Bupati Madiun juga menyatakan siapa menjalankannya. Bahkan sejumlah lembaga tim penanganan kemiskinan seperti Tagana, TKSK, hingga PKH mendapatkan honor lebih sebagai bentuk apresiasi dan motivasi dalam bekerja.
Sementara itu, Gubernur Khofifah mengatakan oada kesempatan tersebut terdapat sosialisasi untuk ASN Pemprov Jatim yang berbasis di Bakorwil. Ini adalah titik ke-4 setelah Bakorwil Malang, Bakorwil Jember, Bakorwil Pamekasan, sekarang Bakorwil Madiun, dan tinggal satu Bakorwil Bojonegoro. “Para guru, kepala sekolah, Dirut, badan layanan daerah yang berada di koordinasi wilayah Jatim Timur berkumpul di sini, jadi biasanya seperti itu ada titik untuk konsolidasi ASN diikuti penyerahan bantuan sosial dan pasar murah,” jelasnya.
Ia juga menambahkan adanya berbagai bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemprov . BLT kali ini juga untuk buruh pabrik rokok karena dana DBHCHT setiap tahun itu harus dikembalikan ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan.
Turut hadir dalam kesempatan itu, Kepala Bakorwil Madiun, Wali Kota Madiun, Forkopimda Kabupaten dan Kota Madiun, serta para ASN Provinsi Jawa se wilayah Bakorwil Madiun.