Penjabat (Pj.) Bupati Madiun Tontro Pahlawanto, menghadiri kegiatan Forum Data Keluarga Nasional Diseminasi Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga dan Verifikasi, Validasi Data Keluarga Berisiko Stunting Tahun 2023 yang digelar oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Madiun mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Tercepat Mendata Tingkat Nasional Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2023 (Pemutakhiran PK-23). Penghargaan diberikan langsung oleh Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo kepada Tontro Pahlawanto.
Tontro sapaan akrab mantan Sekda Kabupaten Madiun itu, menuturkan penghargaan diberikan kepada Pemkab Madiun atas kinerja dalam melakukan pemutakhiran data khususnya stunting. Data tersebut menjadi sangat penting dalam membantu BKKBN dalam melakukan intervensi. “Penghargaan ini diberikan kepada Pemkab Madiun atas upaya melakukan pemutakhiran data khususnya stunting di Kabupaten Madiun, sehingga ini sangat membantu BKKBN dengan data yang kita diberikan,” ujarnya usai menerima penghargaan.
Dirinya menambahkan, Pendataan Keluarga dan pemutakhiran yang telah dilakukan menggambarkan data mikro keluarga dan anggota keluarga yang meliputi indikator kependudukan atau demografi, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan keluarga berisiko stunting. “Data yang telah divalidasi dapat dilakukan sebagai intervensi penurunan stunting dengan tepat sasaran,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyampaikan melalui pendataan keluarga, BKKBN berupaya mewujudkan Satu Data Indonesia melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) yang akurat dan mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta terintegrasi dan berkelanjutan. “Data memang bukan segala-galanya, tapi tanpa data kita tidak bisa apa-apa. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih khususnya kepada para kader, tim pendamping keluarga, dan seluruh tim di lini lapangan karena mereka inilah yang menjadi pelaku pendataan keluarga,” jelas Hasto.
Ia menerangkan, pendataan keluarga ini mampu menghasilkan data mikro berdasarkan nama dan alamat atau by name by address sehingga dapat dimanfaatkan antar kementerian/lembaga terkait untuk menyukseskan percepatan penurunan stunting. Hasil pemutakhiran data tersebut, jumlah keluarga berisiko stunting mengalami penurunan. Pada tahun 2022, tercatat ada 13.511.649 keluarga berisiko stunting, kemudian pada tahun 2023 semester 1, ada 13.123.418 keluarga, dan tahun 2023 semester 2 sebanyak 11.349.212 keluarga.
Jumlah keluarga yang didata pada 2022 sebanyak 67.457.760 keluarga, sedangkan tahun 2023 semester 2 sebanyak 72.516.889. Di penghujung kegiatan dilakukan Pengukuhan Forum Satu Data Keluarga BKKBN.