Pemkab Madiun menerima penghargaan atas dukungan APBD untuk kesejahteraan masyarakat dan lingkungan berbasis program pengelolaan perhutanan sosial sinergi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Jawa Timur, Selasa (28/11/2023). Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, kepada Bupati Madiun yang diwakili Penjabat (Pj.) Sekda Kabupaten Madiun Sodik Heri Purnomo, pada Jambore Perhutanan Sosial Jatim 2023 di Ubaya Training Center (UTC) Kabupaten Mojokerto. Jambore tersebut diikuti oleh 1.700 orang petani hutan dari 27 Kabupaten/Kota yang tergabung dalam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
Gubernur Jawa Timur menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas peran dan kontribusi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) terhadap berbagai capaian pembangunan sektor kehutanan di Jatim. Mantan Menteri Sosial itu menyebutkan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) KTH Jatim tercatat tertinggi secara nasional. Berdasarkan rekapitulasi penginputan NTE KTH pada aplikasi SiMLuh sampai dengan tanggal 27 November 2023 pukul 13.00 WIB, untuk periode tahun 2023 Jatim sudah mencapai Rp 170 miliar dan Nasional mencapai Rp 544 miliar. “Terima kasih atas kolaborasi dan sinergi panjenengan semua sehingga banyak capaian di sektor perhutanan kita. Keberhasilan di sektor perhutanan ini yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan,” tutur Khofifah. Menurut Khofifah, perhutanan sosial merupakan solusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menjaga kelestarian alam. Dengan adanya perhutanan sosial, masyarakat dapat memanfaatkan potensi hutan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Pada kegiatan ini juga dipamerkan beberapa produk petani seperti Kopi Agroforestri, Porang, Talas, Madu Hutan, Olahan Mangrove, Kerajinan Bambu, Kerajinan Limbah Kayu dan lain sebagainya.