Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Meeting Alignment Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2024, yang bertujuan untuk menyelaraskan target pembangunan nasional dan daerah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 310 Ayat b, yang mengatur harmonisasi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Acara yang digelar mulai Minggu hingga Selasa, (29-30/9 s/d 1/10/2024), di Griya Persada Convention Hotel and Resort, Kaliurang, Yogyakarta ini dihadiri oleh kepala perangkat daerah, pejabat struktural, serta para pejabat yang menangani program dan pelaporan se-Kabupaten Madiun, dengan jumlah peserta mencapai 182 orang.
Kegiatan yang didanai dari APBD Kab. Madiun TA 2024, bertujuan agar setiap perangkat daerah mampu mempersiapkan dan menyelaraskan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen ini akan berpedoman pada Rancangan Teknis RPJMD Tahun 2025-2029 serta RPJPD Tahun 2025-2045. Selain itu, perangkat daerah diharapkan dapat merumuskan strategi pencapaian kinerja yang signifikan dan efisien.
Dalam arahannya, PJ Sekda Kabupaten Madiun, Sodiq Hari Purnomo mengatakan, tantangan ke depan adalah bagaimana mengkolaborasikan penerapan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang menjadi salah satu pendekatan dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Karena kolaborasi ini akan menghasilkan pengembangan wilayah yang terintegrasi secara luar biasa.
“Dengan integrasi ini, kita dapat mengidentifikasi program-program pembangunan apa saja yang perlu kita jalankan. Ketika kita menemukan data spasial yang signifikan, kita dapat memanfaatkannya melalui aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI). Jika dimaksimalkan, semua ini akan terkoneksi dengan sangat baik, mendukung pembangunan yang lebih efektif dan efisien,” terangnya.
Pj Sekda Kab. Madiun berharap, dengan kegiatan mampu memberikan arah yang jelas dalam mewujudkan pembangunan daerah yang sejalan dengan target pembangunan nasional serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, juga akan membantu menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi yang lebih modern.
