Pemkab Madiun melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) mengadakan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting di ruang pertemuan Eka Kapti Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun, Rabu (14/12). Wakil Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, selaku Ketua TPPS Kabupaten Madiun menyampaikan bahwa setelah dibentuk tim percepatan penurunan stunting awal tahun 2021, posisi prevalensi stunting Kabupaten Madiun 14,76 %, kemudian pada bulan timbang Agustus turun menjadi 13,43%. “Hanya turun tidak sampai 1%, belum maksimal karena target Kabupaten Madiun tahun 2024 sebesar 9,5%,” jelasnya.
Penurunan stunting adalah program Nasional untuk menjadikan Indonesia negara maju di tahun 2045, dengan generasi yang tangguh dan bebas stunting dan sesuai dengan rencana pemerintah pusat tahun 2030 harus zero stunting. Hari Wuryanto berharap semua pemangku kepentingan bisa berkolaborasi dan menyamakan frekuensi. “Kunci keberhasilan percepatan penurunan stunting salah satunya adalah adanya komitmen dan visi yang sama dari pemangku kepentingan mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA), Suryanto, melaporkan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja TPPS Kabupaten Madiun dan menentukan program kerja yang akan dilaksanakan oleh tim pada tahun 2023.
Hadir pada kesempatan ini Camat, Sekcam, Kepala Puskesmas, Kepala KUA, PMP, PLKB, Ketua Tim Penggerak PKK kecamatan dan kabupaten serta pendamping PKH Kecamatan. Pada kesempatan ini ketua pelaksana TPPS Kabupaten Madiun juga menyampaikan materi tentang stunting untuk meningkatkan pengetahuan anggota TPPS Kabupaten Madiun.