Serahkan Sertifikat, Menteri ATR/Kepala BPN Optimis Kabupaten Madiun Jadi Kabupaten Lengkap Tahun Ini

 

Menteri ATR/Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional), Marsekal TNI (Purn) Dr (H.C) Hadi Tjahjanto, S.I.P menyerahkan Sertipikat Aset Pemerintah Kabupaten Madiun, Aset BMN, Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah Gereja, Rabu (31/1) di Pendopo Mudagraha, Kabupaten Madiun. Mantan Panglima TNI ini, selain menyerahkan 1.094 Sertipikat Aset Pemkab Madiun secara simbolis kepada Pj. Bupati Madiun Ir. Tontro Pahlawanto, juga menyerahkan sertipikat tanah wakaf bagi Perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) sebanyak 14 bidang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebanyak 3 bidang serta 2 bidang sertipikat rumah ibadah bagi Keuskupan Surabaya Gereja Santo Cornelius Kota Madiun.

Selain itu penyerahan Piagam Penghargaan dan Bantuan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Survey dan pemetaan dari PJ Bupati Madiun kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Madiun. Pada momen bersamaan, dilakukan penandatanganan 7 prasasti gedung baru dan gedung arsip di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur oleh Menteri ATR/Kepala BPN. Di antaranya, Gedung Baru Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, Gedung Arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Probolinggo, serta Renovasi Gedung Arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan.

Dalam kesempatan ini, Pj. Bupati Madiun juga melaporkan kepada Menteri ATR/Kepala BPN, bahwa Kabupaten Madiun termasuk yang pertama kali di Provinsi Jawa Timur menerbitkan sertifikat hasil redistribusi dari pelepasan Kawasan hutan produksi. Untuk itu, PJ Bupati Madiun mengucapkan terimakasih kepada Kepala Kanwil, Kepala Kantah Kabupaten dan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Madiun.

Ditemui seusai acara, Menteri ATR/Kepala BPN berharap di tahun ini, Kabupaten Madiun menjadi kabupaten lengkap karena proses menuju kesana sudah mencapai 80 persen, lantaran Pemerintah kabupaten Madiun sangat proaktif membantu Kementerian ATR/BPN dalam melakukan survey dan pemetaan Apalagi, lanjutnya, bahwa Kabupaten Madiun membebaskan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), dan setelah dirinya blusukan ke beberapa wilayah di kabupaten Madiun, rata-rata pembuatan sertifikat dibantu oleh Pemkab. Madiun, dan ini sangat luar biasa. “Ditambah lagi partisipasi masyarakat dan Pemerintah daerah sangat mendukung, sehingga saya optimis untuk tahun ini Kabupaten Madiun bisa menjadi kabupaten lengkap. Kalau sudah demikian, seluruh tanah sudah terdaftar sehingga kalau ada investor ingin menanamkan investasinya di Kabupaten Madiun sudah diberikan kepastian hukumnya,” jelasnya.

Dalam kunjungannya ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi beberapa Dirjen, para Staf Khusus dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Plt Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar beserta Kepala Kantor Pertanahan Madiun. Turut hadir Pj Sekda Sodik Heri Purnomo, pimpinan OPD dan Forkopimda.