Kabupaten Madiun, Kamis (16/7) menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi dewan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun TA 2019. Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD ini dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono dan dihadiri 33 anggota. Hadir dari ekskutif, Bupati Madiun H. Ahmad Dawami, Wakil Bupati H. Hari Wuryanto, Sekda Tontro Pahlawanto, dan beberapa pimpinan OPD.
Secara bergiliran 6 fraksi dewan, diantaranya, Fraksi Golkar Nurani Sejahtera, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat Persatuan, Fraksi Partai Nasdem, dan Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya masing-masing menyampaikan pandangan umum fraksinya.
Dari pandangan umum pada enam alat kelengkapan dewan itu, hampir semua memberi apresiasi Opini WTP 7 kali berturut-turut yang diraih Pemkab Madiun dan masuk dalam 10 besar se-Jawa Timur dalam penilaian menindaklanjuti temuan BPK RI sebagai rekomendasi WTP atas laporan LKPJ Kabupaten Madiun TA 2019. Namun disisi lain mereka juga menanyakan besaran SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), dengan kata lain banyak dana yang tidak terserap. Selain itu, juga ada peningkatan cukup signifikan pada PAD Kabupaten Madiun TA 2019 dan beberapa masukan, saran, pendapat serta pertanyaan lain dilontarkan fraksi dewan.
Menyikapi mengenai besaran SILPA, Bupati Madiun menegaskan, pihaknya pasti mempunyai perencanaan dalam setiap mengelola keuangan dan pembangunan di Kabupaten Madiun. Jadi menurutnya, SILPA tidak bisa dilihat dari satu sisi yakni dari perencanaan semata, namun banyak faktor yang mempengaruhinya.
“Tapi atas masukan dari fraksi ini, kita akan evaluasi atas kurangnya serapan itu. Tapi menurut ekskutif, ini sudah cukup. Yang jelas, SILPA ada yang datang dari belanja modal dan belanja barang. Tapi dana cadangan untuk bencana, kalau terserap sedikit berarti intensitas bencananya memang sedikit, kalau terserap habis berarti banyak terjadi bencana,” papar Bupati seraya menambahkan, di tahun ini (2020) dana cadangan bencana sudah habis, bahkan tambah lagi karena ada yang perlu ditindaklanjuti. Disinggung peningkatan PAD, Bupati menegaskan, perencanaan peningkatan PAD pasti ada, dan ada 9 item yang mendukungnya. Seperti dari PBB, dari BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan). “Jadi peningkatan PAD itu buah dari akumulasi banyak item, dan juga ada penekanan dari petugas penarik pajak,” tandas Bupati Madiun.
Bupati menyampaikan terimakasih atas dukungan fraksi agar menjaga aset milik Kabupaten Madiun, bahkan akan terus dilakukan. Sehingga pihaknya akan menginventarisir, melakukan sertifikat hingga penghapusan aset yang sudah tidak terpakai. Rapat ditutup oleh Ketua DPRD Kabupaten Madiun, dan akan kembali digelar Senin (20/7) dengan agenda Jawaban Bupati Madiun atas Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun TA 2019. (don – nang / foto:hari – humas)