Bupati Madiun H. Ahmad Dawami, menyerahkan secara langsung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2022 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur. Penyerahan LKPD Unaudited tersebut juga dilakukan oleh 38 pemerintah daerah se-Jawa Timur secara serentak di kantor BPK Jawa Timur, pada Senin, (27/3) siang.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Karyadi, mengapresiasi seluruh kepala daerah beserta jajaran atas kerja kerasnya, sehingga dapat menyerahkan LKPD Unaudited secara tepat waktu. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 menyatakan bahwa gubernur/bupati/wali kota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” jelasnya.
Terkait laporan keuangan, lanjut Karyadi, selanjutnya akan diperiksa oleh BPK dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, dengan mendasarkan pada empat aspek. Pertama, Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kedua, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure). Ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
Pihak BPK Jatim sendiri punya waktu yang cukup singkat untuk melakukan pemeriksaan berkas LKPD kota/kabupaten tersebut selama 60 hari. Namun Karyadi mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan pendahuluan. “Sudah kami identifikasi permasalahan yang siginifikan (dalam LKPD), sehingga permasalahan yang kami mulai besok pagi hanya sekedar melengkapi dan memastikan,” kata Karyadi.
Sementara itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap kepada jajarannya supaya membuat laporan yang akuntabel dan transparan. Khofifah pun juga mengimbau kepada tim yang sudah disiapkan oleh pihak Pemprov maupun Pemkot untuk menyiapkan data secara khusus yang dibutuhkan oleh BPK Jatim.“25 Mei nanti hasilnya sudah diserahkan ke bupati/wali kota, maka sekarang konsentrasi dan fokus untuk tim,” jelasnya.
