Gubernur Jawa Timur (Jatim), Hj. Khofifah Indar Parawansa atas nama Presiden RI melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada 12 Penjabat (Pj) Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (24/9). Dari jumlah itu salah satu diantaranya adalah Penjabat Bupati Madiun yang dijabat oleh Tontro Pahlawanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda Kabupaten Madiun.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ditandai dengan penyematan tanda pangkat dan jabatan oleh Gubernur Jawa Timur, serta penyerahan memori jabatan dari Bupati/Walikota Purna Tugas kepada Pj. Bupati/Walikota sekaligus penandatanganan pakta itegritas yang disaksikan oleh para pejabat eselon Pemprov. Jatim, forkopimda, pimpinan OPD, dan keluarga dari 12 Bupati/Walikota Purna tugas maupun Pj. Bupati/Walikota yang dilantik.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah mengucapkan terimakasih kepada Bupati/Walikota purna tugas yang telah bekerja keras untuk turut menurunkan angka kimiskinan ekstrim di Jatim, karena turunnya sangat ekstrim. “Saya ucapkan terimakasih, dan itu semua berkat kerja keras dari Bupati dan Walikota di Jatim terutama para kepala desa,” ungkap Gubernur Jatim.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Jatim memuji beberapa prestasi yang ditorehkan oleh Bupati Madiun Purna Tugas, diantaranya, pencairan dana desa tercepat tingkat nasional dan program KPBU APJ (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Alat Penerangan Jalan). “Program KPBU APJ ini, pak Bupati Madiun purna tugas (H. Ahmad Dawami) sering bercerita ke saya. Dan saya juga tahu dari pejabat di Jakarta, dan tenyata itu luar biasa,” ungkap Gubernur Jatim.
Untuk itu, Gubernur Jatim berpesan kepada Pj. Bupati Madiun agar format intervensi pedesaan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun yang dijadikan refresensi dan kurikulum oleh Kementerian Pedesaan agar dijaga dengan baik. Dengan prestasi itu, tidak heran jika Kabupaten Madiun menjadi daerah yang mendapat penghargaan berturut-turut dari pemerintah untuk pelaksanaan maupun pencairan dana desa tercepat.
Terkait prestasi pencairan dana desa ini, Pj. Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto menegaskan jika hal tersebut tentunya bagian yang harus tetap dilanjutkan, karena ini langkah positif dalam rangka memanfaatkan waktu seawal mungkin agar anggaran di APBD segera terserap dan digunakan oleh pihak desa. “Jadi mekanisme ini sudah jalan sebagaimana tahun-tahun lalu, saya kira tidak ada permasalahan dan tetap kita lanjutkan,” tandasnya.
Disiunggung agenda kedepan, Pj. Bupati Madiun mengatakan terkait sisa waktu di tahun 2023, tentunya akan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, salah satunya anggaran untuk penenuhan pengentasan kemiskinan sebagaimana arahan Presiden RI terkait kemiskinan ekstrim mapun masalah stunting. “Di tahun 2023 ini, kita alokasi sejumlah dana untuk jaminan kesehatan khusus untuk keluarga miskin di Kabupaten Madiun, ini langkah percepatan kita,” akunya.
Begitupun mengenai inovasi pertanian, Pj. Bupati Madiun mengaku akan terus dilakukan mengingat Kabupaten Madiun menjadi salah satu lumbung padi nasional, artinya ketersediaan pangan harus terus dipelihara, sehingga sarana prasana produksi harus terus diperhatikan. Kedua, ketersediaan air juga harus diperhatikan dalam rangka menjaga stabilitas produksi padi di Kabupaten Madiun.