Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Muhadjir Effendy, Jumat (17/7) melakukan pemantauan penyaluran BST (Bantuan Sosial Tunai) di Kabupaten Madiun. Menko yang berasal dari Kabupaten Madiun itu didampingi Bupati Madiun H. Ahmad Dawami dan Wakil Bupati H. Hari Wuryanto menyerahkan BST kepada 6 perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum sempat menerima bansos dari Kementerian Sosial RI, lantaran belum terkafer dalam data.
Usai menyerahkan BST di Kantor Pos Nglames, Menko PMK menjelaskan sesuai laporan Bupati Madiun bahwa penyaluran BST di Kabupaten Madiun sudah berjalan baik. Hal tersebut termasuk data penambahan warga miskin baru penerima BST di Kabupaten Madiun sebanyak 6.262 orang.“Perintah Presiden, BST harus segera dibagi terlebuh dahulu karena warga sudah membutuhkan. Yang menerima tadi itu susulan yang sebenarnya berhak, tapi belum dapat. Mereka, 6 KPM tersebut, mendapat bantuan sebasar Rp. 1.800.000. Di sisi lain, ada KPM yang seharusnya tidak menerima tapi terlanjur menerima, namanya sudah dikeluarkan tanpa mengembalikan uangnya,” terang Menko PMK.
Menurutnya, data susulan diambil langsung dari RT RW. Sedangkan secara nasional, penyaluran BST sudah mencapai di atas 85 persen. Ada beberapa Kabupaten di Papua dan Papua Barat yang mengalami kendala karena kondisi geografis yang sulit. Meski demikian, Menko PMK telah melakukan koordinasi dengan Gubernur Papua dan Papua Barat agar penyaluran BST dibenahi. Di samping itu, ada kebijakan penyaluran melalui kepala suku yang memang lebih mengetahui kondisi warganya. “Kalau di Jatim sudah bagus karena sudah terjangkau semua. Saya kira PT POS sudah bekerja dengan baik,” jelas Menko PMK menjawab pertanyaan media. (don – nang-ols/foto: doni – humas)