MENKO PMK RI MINTA BUPATI DAN WALIKOTA MADIUN PELAJARI PENGADAAN MESIN PCR

Untuk sementara ini terdapat peningkatan kasus COVID-19 di Kota Madiun, termasuk tingkat kematian yang juga cukup tinggi. Untuk itu Menko PMK RI Muhadjir Effendy berpesan kepada semua kepala daerah agar memberi perlindungan ekstra kepada tenaga kesehatan (nakes) yang paling bernilai dalam berperang melawan covid – 19. “Tenaga kesehatan ini bisa dibilang ratu pertempuran,” ujar Menko PMK menjawab pertanyaan media, di Madiun, Jumat siang.

Menko yang berasal dari Kabupaten Madiun menegaskan, kalau ada rumah sakit masih kekurangan APD (Alat Pelindung Diri) level III, dirinya siap memfasilitasi untuk langsung minta ke gugus tugas. Menko PMK mewanti-wanti agar tenaga medis tidak main-main dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan APD karena tidak boleh ditawar. “Stadart kesehatan harus terpenuhi karena ini pertaruhannya nyawa,” tandasnya. Dirinya juga meminta kepada Bupati dan Walikota Madiun untuk mempelajari pengadaan mesin PCR (Polymerase Chain Reaktion) untuk rumah sakit. Paling tidak Kabupaten/Kota memiliki satu unit. Sedangkan pengadaan alat habis pakai bisa diserahkan ke daerah dalam rangka memastikan status orang yang terkonfirmasi COVID-19, apakah dalam keadaan suspek atau sudah sakit. Sampai yang meninggalpun belum diketahui statusnya. “Maksimal 2 hari status pasien sudah diketahui, sehingga spesimen cukup diperiksa di daerah,” jelas Menko PMK.

Selain itu, dirinya minta agar bupati dan walikota menyiapkan ruangan DSL minimal level II, syukur kalau bisa level III untuk tingkat keamanannya. Pemerintah Kabupaten Madiun mendapat apresiasi dari Menko PMK karena sudah lama menyiapkan ruang isolasi di 2 rumah sakit, yakni RSUD Dolopo dan Caruban. Dalam kesempatan ini, Menko PMK juga menyerahkan APD untuk RSUD Soedono dan RSI Madiun. (don – nang – ols /foto: doni – humas)