Untuk melewati semua mekanisme tahapan pembangunan di daerah, Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami membuka Musrenbang RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) 2023 Kabupaten Madiun di Pendopo Muda Graha, Kamis (10/3). Agenda tahunan ini juga dihadiri Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Mujiono, Ketua TP PKK Penta Lianawati Ahmad, Kepala Bappeda Kurnia Aminullah. Sementara Asisten III Sekda Prov. Jatim, Sekda Kab. Madiun, Tontro Pahlawanto, para pimpinan OPD dan camat mengikuti secara virtual.
Dalam arahannya, Bupati mengajak semua pihak agar optimis di 2023 dapat mengejar target yang yang sudah ditetapkan. Dirinya menjelaskan, di 2023 ada lima target atau program prioritas yang akan dikerjakan sesuai dengan tema Musrenbang yakni ‘penguatan daya saing daerah’.
Adapun lima program prioritas itu, pertama, percapatan pembangunan infrastruktur di kawasan strategis, seperti di kawasan pusat pemerintahan di Caruban maupun proyek Selingkar Wilis. Kedua, pengembangan produk-produk olahan hasil pertanian, perikanan dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, karena hal ini terkait pemberdayaan masyarakat. “Perindag mencatat, di Kabupaten Madiun terdapat 3000 produk hasil pertanian dan perikanan. Pariwisata menjadi tempat tersendiri yang harus menjadi satu dengan UMKM ini. Pemberdayaan menjadi solusi mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan, selain investasi,” papar Bupati. Prioritas ketiga adalah kesiapsiagaan kebencanaan, sehingga dibutuhkan mitigasi menyeluruh. Prioritas keempat adalah penguatan kelembagaan, karena pengembangan produk pertanian maupun perikanan terkait erat dengan pengembangan penguatan kelembagaan sehingga Pemda akan melakukan intervensi. Kelima, pengembangan pasar. Di tahun 2023 Pemerintah Daerah akan memaksimalkan pengembangan pasar untuk mengakomodir produk UMKM, selain dengan ekonomi digital.
“Saya berpesan, apa yang kita rencanakan ini tidak sekedar wacana namun betul-betul perencanaan yang menjadi solusi untuk menjawab kesulitan masyarakat. Bagaimana pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat,” harap Bupati. Selain itu, ada beberapa prioritas yang harus dikerjakan baik nasional maupun daerah yaitu meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), menurunkan angka kemiskinan, pengangguran dan stunting. Untuk Stunting, Presiden menargetkan secara nasional di 2024 prevelensi stunting sebesar 14 persen, sedangkan saat ini posisi Kab. Madiun sebesar 15,98 persen. “Di 2023 kita harapkan sudah sesuai target nasional,” ungkapnya.
“Sinergitas antara pemda dengan pusat juga tidak mungkin dapat dipisahkan. Contoh, ketika pusat menargetkan menyelesaikan kemiskinan ekstrim, kita juga masukan dalam perencanaan di tahun 2022 maupun 2023, sehingga target pak presiden di tahun 2024 bisa selesai, dan ini kita jalankan karena menjadi atensi dari pusat,” jelas Bupati selain juga akan terus mendorong reformasi birokrasi.
Dalam musrembang ini, Asisten III Sekda Provinsi Jatim memaparkan target IPM di Kab. Madiun mapun Provinsi Jatim pada tahun 2023, terjadinya penurunan angka kemiskinan maupun pengangguran terbuka. Begitupun pihak DPRD Kab. Madiun memberikan banyak masukan untuk menjadi perhatian Pemkab. Madiun agar pada perencanaan final menjadi solusi dari masalah yang dihadapi masyarakat.