Bupati Madiun H. Ahmad Dawami bersama Forkopimda Kabupaten Madiun dan pihak Lanud Iswahyudi melakukan penandatanganan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lanud Iswahyudi, Rabu (23/9). Penandatanganan zona integritas di Ruang Galeri Ronggo Djoemeno ini disaksikan oleh Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, Sekda Tontro Pahlawanto, dan jajaran Lanud Iswahyudi.
Di awal sambutannya, Bupati menyampaikan terimakasih kepada Lanud Iswahyudi yang telah berkenan menggelar pencananganan zona integritas di Pendopo Ronggo Djoemeno. Bupati juga membagi sedikit pengalamannya karena dirinya juga harus banyak belajar. Saat ini penilaian pengelolaan keuangan ada istilah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang merupakan opini tertinggi dalam pengelolaan keuangan, tingkat kedua adalah WTP dengan pengecualian, dan tingkat ketiga WTP dengan catatan yang biasanya disertai rekomendasi keras dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kita semua tentu mengejar WTP, yang merupakan opini tertinggi dalam pengelolaan keuangan. Di SAKIP-pun sudah kita kejar, hari ini kita (Pemkab Madiun) sudah BB dan insya Allah kita bisa mendapat nilai AA,” harapnya. Untuk itu, dirinya menilai pencanangan zona integritas di kesatuan Lanud Iswahyudi ini luar biasa. Selaku instansi, tentu dalam penggunaan anggaran hendaknya berbasis pada permasalahan di masyarakat dan menyelesaikannya dengan baik. “Kunciny adalah perencanaan, kalau sudah baik maka 80 persen pekerjaan akan selesai dengan baik pula. Bicara pengelolaan anggaran itu berbasis kinerja. Kalau bicara pertahanan keamanan, tentu berbasis ancaman, kalau semua sudah terkoneksi maka tidak akan sulit,” ungkap Bupati.
Sementara itu, Sambutan Komandan Lanud Iswahyudi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Logistik Lanud Iswahyudi Kolonel Tek Jarot Sudarwanto, mengatakan bahwa tim zona integritas Lanud Iswahyudi telah berjuang dan saat ini lolos sampai tingkat Kementerian PAN dan RB. Untuk itu, dirinya mengharapkan bimbingan, arahan dan suport dari Bupati Madiun dan unsur Forkopimda agar apa yang menjadi cita-cita dari kesatuannya dapat tercapai.
“Zona integritas merupakan kelanjutan dari reformasi birokrasi yang sudah lama berjalan, dan kini sudah renstra ketiga (2020 – 2004). Untuk itu kita dituntut mampu mencapai tingkat pelayanan setingkat internasional sesuai visi dari KSAD kami yang baru, yakni menjadikan TNI AU disegani di kawasan,” ujarnya.