Bupati Madiun H. Ahmad Dawami bersama Kapolres dan Dandim 0803 Madiun, mengikuti rapat Evaluasi PPKM Mikro yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kamis (1/7) melalui Pendopo Muda Graha Madiun. Rapat Evaluasi PPKM Mikro ini dilaksanakan secara virtual dan diikuti Bupati/Walikota se-Jawa Timur.
Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jatim, dr. Joni, menjelaskan bahwa kasus positif kembali meningkat dan lebih tinggi dari kasus tertinggi yang pernah ada. Pemerintah abupaten/kota wajib waspada dan leb ih memperhatikan bed occupancy ratio (bor) atau tempat tidur isolasi. Dengan adanya varian delta, seluruh ruang ICU harus diperbanyak. Selain itu, laju penularan dan angka kematian juga harus di perhatikan seta perkuat 3T (Testing Tracing dan Treatment).
“Berdasarkan hasil rapat pemerintah pusat, sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, dan perhotelan stafnya harus bekerja dari rumah sejumlah 50%. Sementara sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik, dan transportasi, karyawanya tetap 100% bekerja di kantor. Untuk perbelanjaan seperti supermarket beroperasi sampai jam 20.00 WIB. Namun, kita masih menunggu Intruksi Mendagri untuk kepastiannya”, ungkap Gubernur Khofifah saat dalam sambutannya.” PPKM darurat akan di berlakukan mulai tanggal 3 nanti, sehingga dalam pertemuan secara virtual ini kita harus dapat memberikan solusi yang terbaik dalam pelaksanaan PPKM darurat nanti”, lanjutnya.
Gubernur mengintruksikan selama PPKM Darurat agar tetap melakukan vaksinasi, “Kta percepat vaksinasi masyarakat dan lakukan vaksinasi di tempat terbuka namun jangan membuat kerumunan”, pesan Gubernur di akhir sambutannya. Untuk membentuk herd immunity, Gubernur juga berpesan kepada bupati dan Walikota untuk terus memantau target vaksinasi.