Rabu (27/03/2024), Pemerintah Kabupaten Madiun menerima kunjungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda) Sodik Hery Purnomo dan dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Madiun di ruang Rapat IT Puspem Mejayan.
Kedatangan KPK bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) serta hasil dari Survey Penilaian Integritas (SPI). Dalam kegiatan ini narasumber dari KPK memberikan saran, masukan, serta berdialog langsung dengan kepala OPD Pemkab Madiun.
Irawati, Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK, menyatakan bahwa Kabupaten Madiun telah menunjukkan capaian yang baik dalam MCP dan SPI. Namun, Irawati menegaskan perlunya terus meningkatkan integritas karena masih ada potensi risiko korupsi yang perlu dijaga. “Kami hadir di sini untuk mereview satu per satu area MCP dan dimensi risiko korupsi di setiap Pemerintah Daerah. Kami akan fokus pada perbaikan di area-area yang masih kurang,” ungkapnya.
Irawati juga menekankan pentingnya pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan mengajak seluruh OPD untuk melakukan Quality Assurance dalam pelaksanaan pelayanan. “Tataran kebijakan, prosedur, dan hasil harus selaras agar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Madiun dapat dirasakan,” tandasnya.
Sementara itu, Penjabat (PJ) Sekda Kabupaten Madiun, Sodik Hery Purnomo, menyampaikan terima kasih kepada KPK atas apresiasi terhadap MCP Pemerintah Kabupaten Madiun. Ia menegaskan komitmen Pemkab Madiun untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. ” tidak sekedar Good saja tapi juga Clean, maka dari itu kami menginginkan pendampingan yang tepat dari KPK agar langkah-langkah kami itu on the track betul,” ujarnya.
Dirinya berharap kunjungan KPK di Kabupaten Madiun akan menjadi dorongan bagi Pemkab Madiun untuk melakukan perbaikan yang lebih baik.
Perlu diketahui, Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan upaya KPK RI untuk mencegah korupsi melalui intervensi preventif. Pada tahun 2023, MCP Pemerintah Kabupaten Madiun mengalami kenaikan signifikan dalam peringkat nasional, naik dari peringkat 42 di tahun 2022 menjadi peringkat 36 di tahun 2023. Selain itu, capaian dari survei penilaian integritas (SPI) juga mengalami peningkatan, dengan skor indeks antara 42,21 hingga 85,78 dari skala interval 0-100. Semakin tinggi angka indeks menunjukkan tingkat integritas yang lebih baik. Rata-rata indeks integritas dari seluruh peserta SPI adalah sebesar 70,97.