Pemerintah Kabupaten Madiun melaksanakan Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2020 di Pendopo Ronggo Djoemeno, Senin 25/3/2019.
Acara dihadiri oleh Bupati Madiun dan Wakil Bupati Madiun, Asisten Pemerintahan Prov Jatim, Danrem 081/Dhirotsaha Jaya Madiun, Forkopimda Kab.Madiun, Pimpinan OPD, BUMD, Camat dan Kades se-Kabupaten Madiun.
Mengawali acara Ka. BAPPEDA Edi Bintarjo melaporkan Hasil Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Madiin Tahun 2020. Dilanjutkan dengan Asisten Pemerintahan Provinsi Jatim menjelaskan bahwa bentuk pemerintahan dinegara kita mengalamai perubahan secara dinamika yang semula sentralistik menjadi otonomi, namun perubahan ini tidak lantas menjadi terpeta-peta karena sesuai undangan-undang 1945 tujuan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah tidak bisa berdiri sendiri, namun harus bersinergi dengan muara yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya Bupati madiun H. Ahmad Dawami memberikan sambutan, beliau mengharapkan dengan pelaksanaan musrenbang ini mendapatkan masukan tidak hanya dilaksanakan secara formalitas saja. Karena sudah beberapa tahap yang telah dilakukan pada musrenbang ini, mulai dari desa hingga sekarang di tingkat daerah kabupaten. Dokumen yang sudah masuk disini tidak hanya formalitas tapi memunculkan masalah yang harus cepat diselesaikan.
Beliau mengingikan Data dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai prioritas pemerintah kabupaten madiun dalan perencanaan pembangunan. Data disini dimaksud agar dapat menentukan pembangunan di kabupaten madiun, data harus update karena ini menyangkut kebenaran dan ketepatan sasaran pembangunan. Dan SDM harus ada peningkatan, kita lakukan diklat-diklat dan kapasitas yang intinya aman bagi apartur untuk menghindari mall administrasi. ungkapnya
Kabupaten Madiun marupakan mayoritas lahan pertanian, dengan luas pertanian sebesar 32.925 hektar kita akan pertahankan itu, kita buat inovasi dan meningkatkan panen dengan cara teknis sumur maupun lainnya dan itu perlu koordinasi dengan provinsi soal masalah pintu air. Selain itu masalah perijinan, yang terkenal masalah Bupati sulit untuk memberikan rekomendasikan ijin. Itu karena saya ingin melindungi lahan subur dan itu harus kita lindungi bersama. Bahwa perijinan itu merupakan kaitannya dengan daya tarik investor tapi tidak hanya masalah keterktarikan saja, karena pemerintah mempunyai Hak dan kewajiban dan begitu pula Investor. Namun dengan ketegasan kita untuk perijinan, ini malah menjadikan ketertarikan investor besar yang akan masuk di kabupaten madiun. Jelasnya.
Bupati juga mengharapkan agar dalam musrenbang ini juga mendapatkan masukan dari Forkopimda Kabupaten madiun, karena dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Madiun harus dilakukan bersama-sama, sehingga mudah apabila menyelesikan masalah dilakukan secara bersama-sama.