Sidang paripurna DPRD dengan agenda Jawaban Bupati Madiun terhadap pandangan fraksi DPRD dalam rangka membahas Raperda tentang perubahan APBD TA 2018. Pada kesempatan, Pj. Bupati Madiun membacakan Jawaban atas pandangan fraksi di ruang sidang paripurna DPRD, Rabu 12 September 2018 sebagai berikut:
Memperhatikan pertanyaan, saran dan himbauan Yth. Anggota dewan dari fraksi Kebangkitan Bangsa, dapat kami jelaskan sebagai berikut :
Peningkatan PAD 16 milyar dapat diupayakan dari sumber sumber pendapatan daerah sesuai dengan Perda yang berlaku :
– Peningkatan PAD dari pendapatan pajak PBB, BPHTB dan PPJ yg dikelola oleh daerah
– Peningkatan PAD dari sumber 2 retribusi daerah , retribusi mendirikan imb , retribusi alat berat dan retribusi pemakaian kekayaan daerah yg dikelola dinas PUPR
– Peningkatan PAD dari BULD RSUD Caruban dan BULD RSUD Dolopo, dari Dinas Kesehatan dengan peningkatan BULD Puskesmas
Dari Fraksi PDIP
Adanya kenaikan belanja tidak langsung sebesar 38,6 Milyard
a. Belanja pegawai naik sebesar 14 milyar 448 jt dialokasikan untuk penganggaran kekurangan gaji dan TPP guru dan tambahan bagis guru pnsd serta intensif pemungutan pajak daerah
b. Belanja hibah naik sebesar 1 miyar 757 jt : bagi lembaga / organisasi , kelompok masayarakat TNI AU , panti asuhan , Lembaga keagamaan dan hibah bop paud swasta
c. Belanja bansos naik 8 milyar : naik sebesar 4,1 m untuk RTLH sebanyak 412 unit. Kegiatan rehab dilaksanakan sesuai visi dan misi bupati, di 15 kecamatan sampai akhir desember 2018
Belanja langsung mengalami kenaikan 54 milyar pengagnggaran belanja barang dan jasa lebih besar karena ada petunjuk teknis dari pusat untuk dana blok grant belanja 29,7 m terdiri dari:
-Belanja jasa pelayanan medis
-Pelayanan rumah sakit
-Pelayanan puskesmas
-Belanja pakian dinas harian
Belanja modal sebesar 24,8 Milyar terdiri dari:
-Belanja modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan gedung tempat kerja
Pencairan dn pelaksanaan bantuan keungan hibah dab bansos kab madiun
Diatur sesuai regulasi yg berlakuPenambahan anggaran kelurahan :
Saran untuk anggaran kelurahan dinaikkan ditidindaklanjuti apbd tahun 2019Peningkatan insfratuktur di kelurahan
Akan diajukan pembangunan drainase di dianggarkan secara tuntas.
Fungsi ppl dan perannya akan ditingkatkan, Diperhatian dan ditindklanjuti pembinaa secara dan sosialisasi PPL di seluruh pemkab madiunPerubahan system token ke meterisasi sumur pompa petani , pelayanan pln mengalami perubahan , akan di fasilitasi oleh pemda agar pola pelayanan pln dikembalikan sperti semula.
Pean dan fungsi verifikasi / data validitas kemiskinan akan mngumuplkan data dan validasi secara valid dan benar bukan berdasar estimasi dan perkiraan data digunakan untuk basis data terpadu dan PBI raskin PKH dan RTLH
Akan dilaksanakan oleh dinas social pemkab dengan melibatkan instansi terkait, PBID 40rb jiwa dan PBIN 265.959 jiwa
Peningkatan jalan menuju tempat wisata , dengan melakukan program prioritas
Pengelolalaan pariwisata , kapasitas sdm , promosi parawisata kolaborasi dengan pelaku usaha priwisata dan membuat paket promosi
Mengikuti event promosi nasional dan internasional ,
Penerbitan dokumen administrasi kependudukan : peningkatan pelayanan kependudukan kepada masayarakat menyediakan sarana dan prasarana yg dibutuhkan.
Pembangunan insfrak truktur :
Dilakukan pembinaan terhadap jasa konsultasi perncanaan dan pengawasan serta meningkatkan monitoring evaluasi pembangunan
Program tenaga kerja agar mempunyai daya saing
Program peningkatan kesempatan kerja
Program perlindungan dan kelembagaan kerja
Program bina lingkungan social
Pembangunan insfratuktur jalan dan irigasi
Setiap tahu selalu prioritaskan pembangunan jaln dan irigasi sebagai prasaran kepada masyarakat
Panjang ruas jalan kabpaten per 31 desember 998.250 km
Kondisi baik 492.03 km
Kondisi sedang 155.96 km
Kondisi rusak ringan 87.15 km
Rusak berat 263.12 km
Panjang ruas jalan 20 april 2018 743.020km
Kondisi baik 368.460 km
Kondisi sedang 121.570 km
Rusak ringan 99.690 km
Rusak berat 153,300 km
Panjang jaln irigasi per btgl 31 desember 2017 : 995,578 m
Kondisi baik 428.613 m
Kondisi sedang 327.427m
Kondisi rusak 239.536 m
Seleksi cpns
Agar dilaksanakan jujur dan terbuka , kredibel transparan unu ditindak lanjuti dan diumukan ke masayarakat
Pelayanan PDAM Tirta Dharma Purabaya
Semoga dapat terus mengupayakan pelayanan dan rencana strategis dan rencan bisnis pdam , adapun factor external adalah matinta aliran listrik dannpembangunan jembatan yg merusak pipa, semoga dapat dicarikan solusinya
Peningkatan prasaran di tingkat pertanian , dengan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian dengan penyusunan perubahan apbd disesuaikan program dinas pertanian dan skpd
Rapat dewan yg terhormat
Para anggota dewan yg terhormat dari fraksi partai gerindra
Penjelasan:
Pembangunan MCK , sanitasi dan sarana yg lain
Saran terkait pembangunan MCK, santasi dan sarana pembangunan kesehatan lingkungan secara terencana agar pembangunan yg sudah dilaksanakan lebih bermanfaat telah ditindaklanjuti dengan mengangarka pembangunan jamban keluarga pada perubahan APBD tahun 2018 sebesar 640 jt.
Mitigasi bencana
Upaya yg dilakukan pemda dalam kegiatan mitigasi bencana adalah sebagai berikut:
Mengadakan sosialisasi atau simulasi dalam penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana secara mandiri dengan membentuk/ mengembangkan desa tangguh bencana pengurangan resiko bencana di sekolah2
Pembangunan fisik salah satu pembuatan baleho atau rambu rambu peringatan didaerah rawan bencana
Pengembangan system informasi
Dalam rangka mengembangkan system informasi di kab madiun, pemda telah berupaya membangun jaringan informasi secara terorganisir, melalui, Pembangunan ruang server Pengadaan perangkat lunak dan keras dan jaringan
Pembangunan jaringan Rekrutmen programmer dan tenaga TI, Peningkatan SDN tenaga PPD
Grant dan pola blok grant sedangkan sesuai dengn permenkeu no 222 / pmk 07/2017 penggunaan dbhcht tahun anggaran 2018 dilaksanakan dengan antmenggunakan pola spseficifik blok grant dg prioritas penggunaan mendukung program jaminan kesehatan JKN , paling sedikit 50% dari dana alokasi . yg diterima setiap daerah
Berapa angaran dbhct th 2018 , besar anggaran sbesar 13 m , 929 jt yg dialokasikan ke pada skpd dpu , dan dlh disnaker , disper , dis ukm , rsud caruban , rsud dolopodengan akhir agustus mencapai 32%
Penurunan belanja pegawai , langsung dari anggran honorarium dan uang lembur
Sisa lebih tahun anggaran sebelumnya
Pada perubahan apbd tahun angaran 2018 ini silpa anggaran sebelumnya sifatnya wajib digunakan untuk mendANAI KEGIATAN YG SIFATNYA wajib di anggarkan kembali berasal dari sisa dana specific grant seperti sisa dan bos, dbhctc pajak rokok , did , dak banprop , blud dan untuk penambahan anggaran belanja gaji dan tpp prioritas kabupaten
Usulan perubahan pergeseran anggaran dar skpd
Perubahan / pergeseran anggaran sudah sesuai dengan juklak pasal 154 ayat 1 huruf b, dan pasal 160 permendAGRI 13 TH 2008 , TENTANG PEDOMAN PENEGELOLAAN KEUNGAN DAEAH PERMENDAGRI 21 TH 2011
KEWAJIBAN BELANJA PENYERTAAN PERMODALAN DAN PENATAAN BELANJA GAJI PEGAWAI
KEWAJIBAN PEMKAB TERHDAP belanja sudah diatur dalam perda penyertaan modal untuk bumd meliputi bpr m dan pdam , sednagkan mengatur jangka waaktu dan besaran dilaksanakan dalam untuk membiayai kekurangan gaji dan tpp