Pj Bupati Madiun, Ir. Tontro Pahlawanto didampingi Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda dan para pimpinan OPD mengikuti pembukaan sosialisasi pembentukan percontohan kabupaten/kota antikorupsi secara virtual yang dibuka oleh Pj Sekda Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemiarsono pada Senin (26/8).
Acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kerjasama dengan KPK (Komisi Pemberantasa Korupsi) ini juga dihadiri Pj Bupati dan Pj Walikota se-Provinsi Jawa Timur.
Sebagaimana sambutan, Pj Sekda Provinsi Jawa Timur, bahwa pihaknya telah mengusulkan 3 kandidat, diantaranya, Kota Blitar, Kabupaten Jombang dan Kota Surabaya sebagai percontohan kabupaten/kota antikorupsi di wilayah Provinsi Jawa Timur mengingat berdasarkan MCP (Monitoring Center for Prevention) di tiga daerah tersebut yang paling tinggi.
“Kedepan giliran, daerah lain juga akan kami usulkan. Kami berharap 3 kabupaten/kota yang kami usulkan sebagai kandidat ini bisa menginisiasi pemda lain khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur,” harap Pj Sekda Provinsi Jawa Timur.
Sebagaimana paparan Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Ariz Dedy Arham juga menegaskan, ada 8 penilaian untuk percontohan kabupaten/kota antikorupsi ini, salah satunya MCP. Untuk itu, pihaknya akan melakukan kunjungan ke kabupaten/kota yang diusulkan sebagai kandidat percontohan kabupaten/kota antikorupsi.
Acara dilanjutkan paparan yang disampaikan oleh Anisa Nurlitasari dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI. Menurutnya, indicator kabupaten/kota antikorupsi terdiri dari 6 komponen, 19 indikator.
Menanggapi hal itu, PJ Bupati Madiun menekankan kepada seluruh jajarannya agar melakukan pertemuan untuk memastikan indicator yang sudah dan yang belum dilaksanakan untuk melihat sejauh mana posisi Kabupaten Madiun dalam indicator tersebut. Hal ini sebagai langkah antisipasi jika tahun depan Kabupaten Madiun dipilih menjadi kandidat yang diusulkan untuk percontohan kabupaten/kota antikorupsi.