SEKDA TONTRO DUKUNG PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI BPS KAB. MADIUN

Sekda Kab. Madiun, Tontro Pahlawanto, menghadiri sekaligus menjadi saksi atas pencanangan pembangunan zona integritas di BPS Kabupaten Madiun, Rabu (25/11). Acara yang dihelat di ruang rapat BPS itu diawali dengan pembacaan Pakta Integritas yang ditirukan oleh seluruh pegawai BPS Kab. Madiun. Kemudian kegiatan dilanjut dengan penandatanganan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi BPS di Kab. Madiun oleh Kepala BPS, Hartono, disaksikan oleh Sekda, Kadis Kominfo dan Perwakilan BAPPEDA Kab. Madiun.

Dalam sambutannya, Sekda Tontro menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh BPS juga telah dilakukan oleh Pemda, Imigrasi, Korem dan Pengadilan. Hal ini sebagai bentuk komitmen Pemda dan jajarannya senantiasa menerapkan instruksi Menpan RB RI. Menurutnya, ada tiga sasaran yang ingin dicapai dalam zona integritas yaitu, terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan terwujudnya peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, dirinya sangat mendukung dicanangkannya zona integritas oleh BPS Kab. Madiun sebagai suatu langkah awal dalam memperbaiki semua aspek birokrasi yang telah berjalan.

“Saya berharap proses kedepannya dapat dilalui dengan baik oleh BPS Kab. Madiun sehingga sasaran zona integritas tersebut dapat tercapai dalam rangka turut mendukung pembangunan Kab. Madiun,” tandas Sekda. Dirinya mengingatkan, untuk mewujudkan semua itu tidaklah mudah. Dibutuhkan komitmen dari semua aparat BPS mulai tingkat staf hingga level pimpinan. Mengakhiri sambutannya, Sekda menyampaikan terimkasih kepada BPS dan berpesan agar seluruh jajaran BPS bekerja dengan jujur dan baik.

Sementara itu Kepala BPS Kab. Madiun mengatakan, reformasi birokrasi di badan yang dipimpinnya ini telah dilakukan dengan memperbaiki sejumlah prestasi. Beberapa diantaranya nilai B untuk implementasi SAKIP tahun 2019 dan konsistensi LPJ bendahara dalam pengelolaan APBN semester 1 TA 2019. Selain itu, syarat menuju Pembangunan Zona Integritas seperti WTP dalam laporan keuangan dan nilai implementasi SAKIP dengan nilai minimal C juga telah terpenuhi.