Pemkab Madiun melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB-DPPA) menggelar Diseminasi Audit Stunting Tahun 2023 di Pendopo Muda Graha, Selasa (19/12/2023). Penjabat (Pj.) Bupati Madiun Ir. Tontro Pahlawanto menjelaskan audit stunting ini dalam rangka memotret langkah – langkah yang dilakukan oleh kepala daerah dalam penanganan stunting. Melalui audit stunting, Tontro sapaan akrabnya, mengatakan perlu memaksimalkan pola preventif (pencegahan) stunting di setiap keluarga. Dirinya juga bekerjasama dengan dinas terkait dalam rangka memberikan intervensi kepada masyarakat, seperti pendistribusian air bersih, hingga pemberian makanan tambahan.”Melalui audit stunting ini, kita tidak hanya fokus pada keadaan bayi tetapi kita mengedepankan pencegahan mulai asupan makan hingga pola asuh. Jangan sampai balita kita pada fase kuratif,” jelas Pj Bupati Madiun.
Sementara itu, Kepala DPPKAB-DPPA Kabupaten Madiun Suryanto, menjelaskan audit kasus stunting adalah identifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin atau sumber data lainnya. Kegiatan desiminasi audit kasus stunting ini, lanjutnya, merupakan rangkaian kegiatan dalam upaya mengidentifikasi faktor risiko dan faktor penyebabnya pada kelompok sasaran keluarga berbasis data survailance rutin yaitu berupa data pengukuran di posyandu dan Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat atau E-PPGBM serta sumber data lainnya.
“Stunting di Kabupaten Madiun Alhamdulillah mengalami penurunan, hasil bulan timbang Agustus kemarin 7,98. Diseminasi Audit Stunting Tahun 2023 ini sebagai embrio bagaimana nanti penanganan stunting di 2024,” jelas Suryanto. Dirinya juga menyebutkan jika pada 2024 target prevalensi stunting di Kabupaten Madiun di angka 9,5. Meskipun sudah berada di angka 7,98 menurut hasil bulan timbang Agustus lalu, dirinya masih menggu hasil dari SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) dan Survey Kesehatan Indonesia (SKI) yang nantinya akan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Republik Indonesia.