Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Madiun akhir tahun anggaran 2023 pada Jumat sore (5/4/2024). Rapat paripurna yang diselenggarakan menjelang berbuka puasa tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono,serta dihadiri oleh Penjabat (Pj.) Bupati Madiun, Ir. H. Tontro Pahlawanto, Forkopimda, anggota DPRD, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Camat se-Kabupaten Madiun.
Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, menyatakan bahwa rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Madiun tahun anggaran 2023 tersebut memuat catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan, dan koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Madiun. Salah satu fokus utama adalah pada empat misi yang telah ditetapkan pada periode 2018-2023.
“Dalam rekomendasi LKPJ ini, kami menegaskan pentingnya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Madiun. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan berjalannya tugas-tugas pemerintahan dengan baik,” ungkap Fery Sudarsono.
Dalam konteks pencapaian target kinerja, LKPJ Bupati Madiun untuk tahun 2023 berhasil mencapai atau bahkan melampaui target indikator kinerja tujuan dari seluruh misi daerah, sebuah prestasi yang membanggakan.
Selain itu, DPRD Kabupaten Madiun juga menyoroti program penanggulangan kemiskinan. Mereka menekankan perlunya prioritas pada penuntasan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 dan sisa penanggulangan pada tahun 2025 jika belum selesai. Langkah-langkah konkret juga ditekankan untuk memperkuat integritas program kemiskinan lintas urusan secara tepat sasaran.
Tidak hanya itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan fasilitas kesehatan juga menjadi perhatian utama. Upaya dilakukan untuk memastikan kualitas pendidikan merata di seluruh wilayah, serta pemenuhan tuntas paripurna pendidikan dan standarisasi kualitas guru dan sarana pendidikan.
Sementara dalam aspek kesehatan, langkah-langkah fokus pada pemenuhan tuntas paripurna kesehatan, peningkatan kemampuan rumah sakit dan puskesmas, serta pemberian reward dan punishment untuk inovasi dalam bidang kesehatan.
Rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Madiun diharapkan dapat menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten Madiun dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025.
Pj. Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto, mengatakan bahwa ada beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan di masa mendatang. Dia menegaskan pentingnya keberlanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintah sesuai dengan RPJP dan RPJMD yang berlaku di Kabupaten Madiun.
“Bukan tidak berhasil tetapi kekurangan capaian, dan ini adalah proses bagian Pemerintahan. Saya tidak mengatakan menonjol atau tidak, tetapi kinerjanya kurang tercapai Dan akan kita gapai di tahun-tahun mendatang.” ujar Tontro Pahlawanto.
Setelah rapat paripurna, acara ditutup dengan buka puasa bersama, menandai berakhirnya pertemuan yang berlangsung penuh kerja sama dan semangat membangun Kabupaten Madiun yang lebih baik.