Senin, 29 Januari 2023 — Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) menggelar Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun tahun 2025. Acara tersebut berlangsung di ruang rapat Praja Mukti Puspem Mejayan.
Forum ini dihadiri oleh Penjabat Bupati Madiun Ir. H. Tontro Pahlawanto, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur, Penjabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat se-Kabupaten Madiun, serta peserta yang berpartisipasi secara virtual.
Kegiatan dimulai dengan penyampaian laporan Draft Rancangan Awal RKPD Kabupaten Madiun tahun 2025 oleh Kepala BAPPERIDA Kabupaten Madiun, Kurnia Aminullah. Laporan tersebut menjadi dasar untuk menyusun tahapan rangkaian penyusunan perencanaan program pemerintah daerah di tahun 2025. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh stakeholder terkait, menandai komitmen mereka terhadap proses penyusunan RKPD.
Penjabat Bupati Madiun, Ir. H. Tontro Pahlawanto, dalam pernyataannya, menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan RKPD. Dokumen tersebut akan menjadi landasan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Madiun untuk memberikan masukan guna memperkaya identifikasi persoalan dan isu strategis yang telah diangkat dalam rancangan awal.
“Identifikasi persoalan dan isu strategis yang sudah diangkat melalui rancangan awal ini perlu mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Madiun agar tidak ada persoalan yang tertinggal. Dengan harapan, konsultasi publik ini dapat menjadikan dokumen yang disusun menjadi lebih sempurna dan dapat disetujui bersama DPRD,” ungkap Tontro.
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur, Sri Mutiatun Sintawati, menambahkan bahwa provinsi berupaya mendorong kabupaten untuk menyusun perencanaan yang optimal sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Forum ini menjadi langkah awal untuk menjaring aspirasi dan mencari solusi atas isu-isu yang diidentifikasi, yang nantinya akan menjadi dasar penganggaran di tahun 2025.
“Proses ini masih panjang, namun sangat penting untuk mendapatkan aspirasi dari masyarakat dan perguruan tinggi, yang kemudian akan diolah menjadi rancangan dan diformulasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten,” tutup Sri Mutiatun Sintawati.
Dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak, diharapkan Forum Konsultasi Publik ini dapat menjadi landasan yang solid untuk menyusun Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun tahun 2025, menciptakan program dan kegiatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Madiun.