Presiden Jokowi Beri Arahan Terkait Pengendalian Inflasi, Bupati Turut Hadir

 

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami, menghadiri pengarahan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo kepada kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara (BUMN), panglima komando daerah militer (pangdam), kepala kepolisian daerah (kapolda), dan kepala kejaksaan tinggi (kajati) di ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center, Kamis, (29/9/2022)

 

Acara dibuka dengan paparan dari Menko Kemaritiman dan Investasi. Dalam paparannya, ia menyampaikan beberapa hal, seperti strategi pengendalian infasi yaitu dengan peningkatan operasi pasar, program pangan bersubsidi, peningkatan produksi, perluasan kerjasama antar daerah, mobilisasi dan fasilitasi distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit, pemantauan data secara detail.

 

Secara khusus, Presiden menekankan untuk membeli produk yang diproduksi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi. Presiden pun mengapresiasi semakin banyaknya produk UMKM dan koperasi yang masuk ke dalam e-katalog. “Alhamdulillah dari target yang saya berikan, 1 juta untuk akhir tahun, produk-produk UMKM dan koperasi yang telah masuk ke e-katalog sudah mencapai di atas 1 juta yang sebelumnya baru 50 ribu,” ujarnya. Presiden pun meminta para kepala daerah untuk membina pelaku UMKM dan koperasi yang ada di daerah masing-masing sehingga semakin banyak yang masuk ke dalam e-katalog.

 

Presiden juga meminta pemerintah daerah untuk mengalokasikan dua persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk digunakan guna meredam kemungkinan potensi kenaikan harga di daerah-daerah. Dana ini beserta dana tidak terduga dapat digunakan antara lain untuk subsidi transportasi, utamanya untuk pengiriman produk pangan, hingga bantuan sosial.

 

Dalam kesempatan Presiden Jokowi secara simbolis menyerahkan data P3KE ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa untuk digunakan sebagai data rujukan program penghapusan kemiskinan ekstrem.