Angka inflasi di Indonesia per November 2022 telah mencapai 5,42%, karena itu Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan beragam upaya untuk mengintervensinya. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Pemkab Madiun bekerja sama dengan Rajawali Nusindo Cabang Madiun dan Perum Bulog Cabang Madiun, melakukan upaya pengendalian Inflasi Komponen Bergejolak (Volatile Food). Upaya ini ditempuh dengan mengadakan kegiatan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kabupaten Madiun. Cahyo Sukmono Djati, Kabid Ketersediaan dan Distribusi Bangan DKPP menjelaskan, SPHP bertujuan untuk melindungi produsen dan menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan. Harapannya, harga komoditas pangan dapat ditekan, sehingga masyarakat tidak melakukan panic buying. “Untuk ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Madiun sudah cukup, terutama pada 11 bahan pangan strategis”, ujar Cahyo.
Dalam pelaksanaan koordinasi Pemkab Madiun dengan Rajawali Nusindo Cabang Madiun dan Perum Bulog Cabang Madiun, telah menyepakati langkah operasional yaitu bekerja sama dengan 27 pedagang sebagai mitra kerja Pemkab Madiun di luar area pasar tradisional. Untuk kualitas komoditas yang dipasok tentu tidak diragukan lagi karena sudah dikenal oleh masyarakat luas. Harapnnya, toko-toko tersebut menjual bahan pangan dengan harga di bawah HET.
