Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan Musrenbang RKPD 2021, Senin (27/4) melalui teleconference antara Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, dengan para Bupati. Walikota se-Jatim, dan beberapa Kementerian terkait, diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kepala BAPPENAS.
Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami, dan Wakil Bupati, H. Hari Wuryanto, didampingi Kepala BAPPEDA Kabupaten Madiun, terlihat penuh seksama mendengar arahan dari para menteri. Mendagri, Tito Karnavian, menjelaskan negara Indonesia menghadapi bonus demografi dengan usia angkatan kerja yang tinggi sehingga harus dikelola dengan baik, karena kalau tidak justru akan menjadi bencana. Untuk itu pembangunan SDM menjadi fokus utama negara. Penyederhanaan regulasi dan birokrasi untuk mempermudah perizinan dan meningkatkan investasi juga menjadi arahan dari Mendagri, karena di beberapa negara lain pengurusan izin investasi bisa diselesaikan dalam hitungan jam sehingga pertumbuhan investasi di negara tersebut sangat cepat.
Arahan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala
Badan BAPPENAS menjelaskan Pemerintah telah menerbitkan Perppu No.1 tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid–19, penguatan peran Pemda
dalam pengendalian Covid-19, dan revitalisasi pasca Covid-19. Juga termasuk pengendalian virus, refocusing APBD, menjaga ekonomi lokal, dan pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat. Kesempatan kali ini, Kementerian Keuangan RI diwakili oleh Dirjen Perimbangan Keuangan. Ia menjelaskan secara detail relokasi atau perubahan signifikan komposisi APBN 2020 akibat wabah Covid – 19.
Sementara itu, Gubernur Jatim dalam sambutannya menerangkan, akibat
wabah Covid 19, pihaknya telah mengambil kebijakan seperti pengamanan pamasaran hasil pertanian, melindungi kredit usaha terdampak, dan jaring pengaman sosial. Begitupun pihaknya telah melakukan refocusing anggaran dalam rangka mencegah penyebaran virus Korona. Gubernur juga memaparkan indikator kinerja, seperti pertumbuhan ekonomi Jatim pada 2019 sebesar 5,52, dengan jumlah
penduduk miskin mengalami penurunan tertinggi di Pulau Jawa. Tingkat pengangguran terbuka masih terkendali dan IPM (Indeks
Pembangunan Manusia) di Jatim mengalami peningkatan. Di tahun 2018, IPM mencapai 70,77 dan 2019 meningkat menjadi 71,50. Telconference kali ini diakhiri dengan penyerahan penghargaan kepada daerah terbaik di Jatim. Kategori Kabupaten diraih oleh Kabupaten Banyuwangi sedangkan kategori Kota diraih oleh Kota Surabaya. (don–nan foto: hari/humas)