Bupati Madiun bersama Forkopimda bersafari Ramadhan ke Ponpes Salafiyah Al Basyariah

Bupati Madiun bersama Forkopimda bersafari Ramadhan ke Ponpes Salafiyah Al Basyariah

PEMERINTAHAN
Pemkab Madiun kembali menggelar Safari Ramadhan 1444 H tahun 2023 di Pondok Pesantren Salafiah Al Basyariah Desa Kenongorejo, Kecamatan Pilangkenceng, Rabu, 29 Maret 2023.  Safari Ramadhan selain melaksanakan Shalat tarawih bersama, juga digunakan Bupati Madiun bersama forkopimda sebagai sarana silaturahmi antar pemerintah daerah  dengan ulama serta masyarakat di wilayah Kabupaten Madiun. Kaji Mbing sapaan akrab Bupati Madiun dalam sambutanya mengatakan, Ia bersama rombongan bertujuan ingin ikut  bersama - sama merayakan bulan puasa bersama masyarakat.  "Dalam kegiatan Safari Ramadhan ini, saya bersama forkopimda ingin ikut bareng - bareng, bagaimana merayakan bulan puasa bersama masyaralat dan bagaimana melihat masyarakat yang ada di Kabupaten Madiun berlomba - lomba dalam kebaikan" ungkap Ahmad Dawami Bupati Madiun.  Sementara pengasuh pondok pesantren Salafiah Al Basyariah KH. Mustaqim Basyari dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada Bupati Madiun dan…
Read More
BUPATI MADIUN SAMPAIKAN LKPJ TA. 2022 DALAM RAPAT PARIPURNA DEWAN

BUPATI MADIUN SAMPAIKAN LKPJ TA. 2022 DALAM RAPAT PARIPURNA DEWAN

PEMERINTAHAN
Bupati Madiun H. Ahmad Dawami menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun. Rabu (29/3). Penyampaian LKPJ ini sebagai kewajiban sesuai pasal 69 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentanan Pemerintahan Daerah. LKPJ merupakan pertanggungjawaban tertulis berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran yang memuat sasaran pembangunan dalam pencapaian visi dan misi, pengelolaan keuangan secara makro. Juga penyelenggaraan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah yang meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah, tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Madiun. Dalam rentang tahun 2022, Kaji Mbing sapaan akrab Bupati Madiun juga menyampaikan ada 25 penghargaan yang ditorehkan oleh Pemkab…
Read More
Gubernur Khofifah Tarawih di Masjid Bersejarah Madiun

Gubernur Khofifah Tarawih di Masjid Bersejarah Madiun

PEMERINTAHAN
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengunjungi masjid bersejarah di Kabupaten Madiun untuk menjalankan shalat tarawih, Selasa (28/3/2023) malam. “Alhamdulillah safari Ramadan malam ke-7 kami bersama Bupati dan Wakil Bupati Madiun shalat tarawih bersama masyarakat di Masjid Sewulan yang didirikan Raden Mas Bagus Harun atau Kiai Ageng Basyariyah, pada tahun 1740 M/1160 H,” tulis Khofifah dalam unggahan Instagram-nya, Rabu (29/3/2023). Khofifah juga menceritakan sejarah Masjid Sewulan yang penuh pesan islami dengan arsitektur klasik khas tanah Jawa. Masjid Sewulan dibangun oleh Kiai Ageng Basyariyah di atas tanah hadiah dari Keraton Kartasura karena jasanya yang besar bagi Keraton Kartasura. “Pembangunan masjid dikerjakan langsung oleh Kiai Ageng Basyariyah dan dibantu menantu beliau, (Raden Mas Kiai Muhammad Santri /Temenggung Alap-Alap Kuncen, Caruban, Madiun). Arsitektur bangunan masjid ini kental dengan arsitektur Jawa, mirip dengan Masjid…
Read More
Menteria ATR BPN Serahkan Sertifikat Tanah di Kabupaten Madiun

Menteria ATR BPN Serahkan Sertifikat Tanah di Kabupaten Madiun

PEMERINTAHAN
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, menyerahkan Sertifikat Tanah di Kabupaten Madiun, Selasa (24/3/2023), di Pendopo Muda Graha Madiun. Penyerahan pertama dilakukan oleh Menteri Hadi Tjahjanto, yang menyerahkan sertifikat aset Pemerintah Kabupaten Madiun sebanyak 1.407 bidang, 4 bidang aset Pemprov Jatim, 35 bidang Barang Milik Negara, 15 jalan tol, 1 aset Kemenhan, 2 aset Kemenag, 7 jalan tol, 10 BBWS dan 15 HGB PLN. Penyerahan kedua dilakukan Mantan Panglima TNI tersebut di Masjid At Taqwa Pandean, Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun sebanyak 22 sertifikat tanah wakaf. "Tujuan penyerahan sertifikat wakaf seperti yang disampaikan Bapak Presiden, kita menjamin kebebasan umat untuk beragama dengan aman. Presiden juga menyatakan bahwa beribadah itu dilindungi konstitusi," ujarnya. Dengan menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi untuk mensertifikasi tanah-tanah Wakaf, tanah tempat…
Read More
Presentasi Nominator Pelaksana Terbaik PKK Sehat Lestari Berencana Kabupaten Madiun

Presentasi Nominator Pelaksana Terbaik PKK Sehat Lestari Berencana Kabupaten Madiun

PEMERINTAHAN
Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP - PKK) Kab Madiun mengikuti pelaksanaan presentasi nominator pelaksana terbaik PKK sehat lestari berencana tingkat provinsi, di Ruang Rapat Praja Mukti Caruban, Selasa (28/4/2023). Pelaksanaan persentasi secara online melalui zoom ini diikuti oleh TP PKK Kabupaten Madiun, TP-PKK Kec Saradan, TP- PKK Desa Bajulan, Kepala Desa, dan Camat Saradan. Yuli Setyo Wati Ketua TP-PKK Desa Bajulan memaparkan, dalam perencanaan sayuk menuju bajulan sehat sejahtera (SATU BAHTERA) masih ada ibu hamil beresiko, balita stunting, balita berat badan garis merah (BGM), dan berat badan garis tengah ( BGT) kemudian angka resiko sakit pada lansia masih tinggi, masih adanya DBD, serta kurangnya penyuluhan reproduksi pada remaja dan masih diperlukan pemberdayaan wanita dan lansia. Sementara itu Ketua TP- PKK Kab Madiun Penta Ahmad, meminta Kepala Desa Bajulan dan…
Read More
Bupati Madiun Serahkan LKPD Unaudited 2022 Tepat Waktu

Bupati Madiun Serahkan LKPD Unaudited 2022 Tepat Waktu

PEMERINTAHAN
  Bupati Madiun H. Ahmad Dawami, menyerahkan secara langsung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2022 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur. Penyerahan LKPD Unaudited tersebut juga dilakukan oleh 38 pemerintah daerah se-Jawa Timur secara serentak di kantor BPK Jawa Timur, pada Senin, (27/3) siang. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Karyadi, mengapresiasi seluruh kepala daerah beserta jajaran atas kerja kerasnya, sehingga dapat menyerahkan LKPD Unaudited secara tepat waktu. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 menyatakan bahwa gubernur/bupati/wali kota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” jelasnya. Terkait laporan keuangan, lanjut Karyadi, selanjutnya akan diperiksa oleh BPK dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, dengan mendasarkan pada empat aspek. Pertama,…
Read More