Bertempat di pendopo Ronggo Djoemeno Bupati Madiun H. Ahmad Dawami menerima kedatangan tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Selasa 28/01/2020.
Menurut Ketua rombongan Jumarsa, Kehadiran BPK di Kabupaten Madiun untuk melakukan pemeriksaan rutin yaitu Pemeriksaan Intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2019.
Sehubungan dengan hal tersebut beliau memohon ijin kepada Bupati Madiun selaku kepala Daerah, untuk melakukan pemeriksaan RKPD.
Dijelaskan, ada 2 tahap pemeriksaan yang akan dilaksanakan, yang pertama pemeriksanaan pendahuluan yang akan dilakukan selama 24 hari yaitu melakukan pemeriksaan terperinci dengan melakukan review atas pengendalian internal yang sudah diterapkan dan melakukan uji bagaimana SP2D diproses. Kedua meninjau proyek-proyek yang sudah dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum.
Dihadapan Tim BPK RI yang hadir, Bupati Madiun H. Ahmad Dawami bercerita bahwa mulai beliau dilantik sebagai Bupati mempunyai cara pandang berbeda terhadap BPK yang harus dirubah. BPK hadir disini untuk memberikan sesuatu yang luar biasa kepada Kabupaten Madiun, ada atau tidaknya kesalahan kita yang harus segera kita rubah atau diperbaiki, karena di mata kita sudah benar belum tentu di BPK itu benar.
BPK merupakan lembaga yang mengetahui kesalahan kita untuk di sampaikan secara resmi, tidak ada niat membunuh kita. Harus adanya target perbaikan di semua lini dan sudah tidak ada lagi BPK terhambat karena datanya tidak diberikan. Kalau memang ada kesalahan segera diperbaiki biar tidak terjadi temuan, kita semua sudah berkomitmen Aman sesuai visi misi Kabupaten Madiun, dalam hal ini rasa aman yang sifatnya umum bagi masyarakat dan aman bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), bukan berarti saya membekingi orang salah, tapi artinya aman untuk memperbaiki sistemnya dan integritasnya. Prinsip yang di anut BPK harus kita gunakan disini, tidak ada satupun OPD yang menghambat BPK, tegasnya.
Hadir pada kesempatan ini Sekda Kab. Madiun, Asisten Administrasi Perekonomian Pembangunan, Asisten Administrasi Pemerintahan, Staf Ahli, Ka. Inspektorat, Ka. BPKAD dan Ka. Bappeda. (ded-don_foto:ded)