EVALUASI PPKM MIKRO, RATA-RATA KESEMBUHAN DI KABUPATEN MADIUN MENINGKAT

EVALUASI PPKM MIKRO, RATA-RATA KESEMBUHAN DI KABUPATEN MADIUN MENINGKAT

BERITA DAERAH, PEMERINTAHAN
Bupati Madiun H. Ahmad Dawami bersama Kapolres Madiun AKBP Bagoes Wibisono dan Dandim 0803 Madiun, Letkol Inf. Edwin Charles, Jum'at (19/3) di ruang rapat Praja Mukti mengikuti rapat Evaluasi PPKM Mikro tahap III yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rapat Evaluasi PPKM Mikro ini dilaksanakan secara virtual yang diikuti Bupati/Walikota se-Jatim. Menurut penjelasan Juru Bicara Satgas COVID-19 Jatim dr. Joni, bahwa dilihat dari kondisi saat ini tren penyebaran COVID-19 di Indonesia mulai menurun. Provinsi Jawa Timur berada di urutan 4 se Indonesia. Ditinjau dari zonasi, tidak ada Kota/Kabupaten di Jatim yang berzona merah dan diharapkan minggu depan bisa menjadi kuning bila penanganan terjaga dengan baik. Namun ada 9 Kabupaten/Kota (Kota Surabaya, Kab. Malang, Kab ponorogo, Kab. Madiun, Kota Pasuruan, Kab. Bojonegoro, Kab. Tulungagung, Kab. Sidoarjo, Kota Mojokerto) yang estimasi penyebarannya…
Read More
BUPATI MADIUN SAMPAIKAN JAWABAN PANDANGAN UMUM FRAKSI TERKAIT RAPERDA NON APBD TAHUN 2021

BUPATI MADIUN SAMPAIKAN JAWABAN PANDANGAN UMUM FRAKSI TERKAIT RAPERDA NON APBD TAHUN 2021

BERITA DAERAH, PEMERINTAHAN
Bertempat di ruang sidang DPRD Kabupaten Madiun, Rabu (17/3) berlangsung Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Madiun terhadap pandangan umum 6 Fraksi terhadap 4 Raperda Non APBD Tahun 2021. Selaku ekskutif, Bupati menjawab secara jelas dan lugas semua pertanyaan dari 6 fraksi dewan itu satu persatu di ruang Sidang DPRD Kabupaten Madiun. Adapun 6 fraksi tersebut yakni Fraksi Golkar Nurani Sejetera, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Demokrat Persatuan, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Gerindra. Seperti halnya terkait agar Raperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat agar lebih melibatkan peran serta masyarakat secara menyeluruh dan mempunyai persepsi yang sama, hal tersebut akan kami perhatikan dan laksanakan. Bahwa salah satu perubahan yang akan diatur dalam perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2017 bukan hanya mengatur terkait tertib dalam…
Read More
BUPATI PAPARKAN CAPAIAN KINERJA DAN 8 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MADIUN

BUPATI PAPARKAN CAPAIAN KINERJA DAN 8 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MADIUN

BERITA DAERAH, PEMERINTAHAN
Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang RKPD Kabupaten Madiun tahun 2021 kali ini digelar di Graha Eka Kapti, Rabu (17/3). Kegiatan ini dihadiri Bupati Madiun H. Ahmad Dawami, Wakil Bupati H. Hari Wuryanto, Plt. Bakorwil, Sekda Tontro Pahlawanto, Kepala Bappeda Kurnia Aminullah, pimpinan berikut Ketua Komisi DPRD Kabupaten Madiun, Forkopimda dan diikuti secara virtual oleh seluruh OPD, Camat, pimpinan BUMD, LSM, dan ormas. Dalam kesempatan ini, Bupati memaparkan capaian kinerja pembangunan di Kabupaten Madiun tahun 2020. Diantaranya indeks rasa aman masyarakat mengalami kenaikan, tahun 2019 sebesar 66,97 sementara tahun 2020 menjadi 69,98. Indeks reformasi birokrasi juga mengalami kenaikan dari 70,45 menjadi 70,55. Namun pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi akibat pandemi sehingga di 2020 mengalami penurunan -1,69 dibanding tahun 2019. Pada indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Madiun menujukkan kenaikan, di tahun 2020…
Read More
BUPATI MADIUN MENGAPRESIASI DPRD USULKAN 2 RAPERDA INISIATIF

BUPATI MADIUN MENGAPRESIASI DPRD USULKAN 2 RAPERDA INISIATIF

BERITA DAERAH, PEMERINTAHAN
Bertempat di DPRD Kab. Madiun, Senin (15/3) berlangsung rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Bupati Madiun terhadap nota penjelasan DPRD Kabupaten Madiun terkait 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD TA 2021, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Atas Raperda ini, eksekutif sebagaimana penjelasan Bupati sangat mendukung dan mengapresiasi langkah DPRD menggunakan hak inisiatifnya untuk mengusulkan 2 rancangan produk hukum daerah tersebut. Bupati juga mengucapkan terimakasih kepada pimpinan DPRD beserta seluruh anggota yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dengan berupaya untuk membentuk dan menyusun Raperda tersebut. Setelah memperhatikan nota penjelasan DPRD terkait 2 Raperda tersebut, maka Bupati menyampaikan beberapa hal, diantaranya, bahwa pembentukan Raperda diharapkan, teknik dalam penyusunannya tetap mengacu dan berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku. Dengan harapan, Raperda tersebut setelah disepakati dan ditetapkan menjadi…
Read More
JELANG TAHUN AJARAN BARU, PSDKU UNS CARUBAN SOSIALISASIKAN PENERIMAAN MAHASISWA TA 2021-2022

JELANG TAHUN AJARAN BARU, PSDKU UNS CARUBAN SOSIALISASIKAN PENERIMAAN MAHASISWA TA 2021-2022

BERITA DAERAH, PEMERINTAHAN
  PSDKU UNS Kampus Caruban menggelar sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Tahun Ajaran 2021-2022 di Graha Eka Kapti Puspem Caruban, Senin (15/3). Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kepala Sekolah SMA/SMK yang berada di wilayah Madiun sebanyak 20 orang secara langsung dan sebanyak 500 orang secara daring. Sosialisasi ini untuk menindaklanjuti kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Madiun dengan UNS dalam rangka pelaksanaan pendidikan di luar kampus utama, khususnya PSDKU di Kabupaten Madiun yang telah ditandatangani tahun 2019. Ini merupakan tahun kedua PSDKU yang dilaksanakan di kampus UNS Caruban, serta dalam rangka penyebarluasan informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru Tahun Ajaran 2021 kepada khalayak khususnya di wilayah Kabupaten Madiun. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Madiun H.Hari Wuryanto menjelaskan kehadiran kampus PSDKU UNS Caruban akan memberikan manfaat besar bagi warga Kabupaten Madiun dalam berbagai sektor, serta mempengaruhi…
Read More
BUPATI MADIUN: HAJATAN DENGAN HIBURAN DIPERBOLEHKAN, YANG DIATUR ITU TAMUNYA

BUPATI MADIUN: HAJATAN DENGAN HIBURAN DIPERBOLEHKAN, YANG DIATUR ITU TAMUNYA

BERITA DAERAH, PEMERINTAHAN
Dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro (PPKM Mikro) kedua tanggal 9 sampai 22 Maret 2021, Pemkab Madiun memberikan sejumlah kelonggaran. Salah satunya mengizinkan kegiatan hajatan di wilayah yang berzona hijau. "Setiap hajatan di zona hijau kita perbolehkan dan yang terpenting harus ada yang bertanggungjawab atas jalannya protokol kesehatan," ujar Bupati Madiun H. Ahmad Dawami, Sabtu (13/3). Penanggungjawab yang dimaksud adalah utusan pihak keluarga penyelenggara hajatan. Sedangkan Kepala Desa juga harus bertanggung jawab atas jalannya hajatan tersebut. "Tugas dari penanggungjawab adalah memastikan prokes berjalan dengan baik. Mulai dari pembagian jam tamu undangan, konsumsi, dan sebagainya," jelas Bupati. Ditegaskannya, prokes harus tetap diterapkan agar Kabupaten Madiun segera berstatus zona kuning. Bupati Madiun bersama jajaran Forkompimda akan senantiasa melakukan pengawasan. "Saya berharap kesadaran masyarakat tetap tinggi. Sanksi akan tetap dijalankan," tegasnya. Selain hajatan,…
Read More